JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan, pihaknya ingin membantu menyelesaikan persoalan kelangkaan yang terjadi di dalam sejumlah kebutuhan bahan pokok dalam beberapa waktu terakhir. Termasuk di antaranya kelangkaan minyak goreng.
Menurut Firli, persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan memperbaiki sistem tata niaga dan kebutuhan bahan pokok bersama dengan kementerian/lembaga terkait. Ia mengatakan, pembahasan ini perlu dilakukan juga untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan kelangkaan terhadap barang kebutuhan pokok masyarakat.
"Karena tugas KPK juga melakukan pencegahan dengan perbaikan sistem. Dalam waktu dekat mungkin kita perlu bahas tentang tata niaga, bahan pokok, termasuk holtikultura dan bahan impor lainnya," ujar Firli dalam acara launcing simbara secara virtual, Selasa (8/3/2022).
Baca juga: Operasi Pasar Minyak Goreng Murah oleh PSI Tuai Polemik, Ketua DPD PSI Kabupaten Bekasi Buka Suara
"Termasuk di dalamnya kita ingin menyelamatkan kelangkaan yang merupakan kebutuhan rakyat, apakah itu minyak goreng, bawang, apakah itu daging termasuk kedelai dan beras," kata Firli melanjutkan.
Sejauh ini, ia mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo untuk membahas tentang perbaikan sistem niaga dan kebutuhan pokok.
Ia pun berharap agar Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dapat ikut membahas persoalan ini.
"Kami mohon berkenan kepada bapak Menko Marves, bapak Menko Perekonomian, kita bisa merapatkan barisan," ucap Firli.
"Sehingga, kita selamat dari kelangkaan kebutuhan dan kita jamin ketercukupan serta ketersediaan bahan yang dibutuhkan masyarakat bisa dipenuhi," tuturnya.
Baca juga: 130.000 Liter Minyak Goreng HET Dibeli Warga Selama 5 Hari Operasi Pasar di Jaksel
Kemendag sebelumnya menyatakan, ada indikasi bahwa kelangkaan minyak goreng lantaran terjadi penimbunan di masyarakat.
Kemendag mengeklaim, jika dicek di tingkat produsen, produksi minyak goreng yang berjalan saat ini seharusnya mencukupi kebutuhan domestik.
Inspektur Jenderal Kemendag Didid Noordiatmoko mengatakan, saat ini produksi minyak goreng sudah mendekati kebutuhan sehingga kelangkaan terhadap produk tersebut seharusnya bisa teratasi paling lambat akhir Maret 2022.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.