Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ulang Tahun Ke-61, Ini Sejarah Panjang Kelahiran Kostrad

Kompas.com - 06/03/2022, 07:07 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Irfan Maullana

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Tepat pada hari ini, Minggu (6/3/2022), Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) memasuki usia barunya. Pada 61 tahun yang lalu, tepatnya 6 Maret 1961, diperingati sebagai hari lahir Kostrad.

Dilansir dari Kostrad.mil.id, saat itu, satuan ini bukan bernama Kostrad, tetapi Cadangan Umum Angkatan Darat (Caduad). Mayjen TNI Soeharto ditunjuk menjadi Panglima Korra I Caduad.

Kelahiran Kostrad berawal dari kericuhan setelah proklamasi Negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Baca juga: Beda Kostrad dan Kopassus

Kericuhan itu muncul, baik dari dalam maupun dari luar negeri, untuk menghancurkan NKRI yang ditandai dengan terjadinya beberapa peristiwa di Tanah Air.

Terjadi sejumlah pemberontakan yang bertujuan menggantikan ideologi Pancasila dan UUD 1945, di antaranya:

  • Penghianatan PKI Muso di Madiun 1948
  • Pemberontakan DI/TII Karto Suwiryo di Jawa Barat 1948
  • Pemberontakan APRA Westerling 1950
  • Pemberontakan Andi Azis di Makasar 1950
  • Pemberontakan Ibnu Hajar di Kalimantan1950
  • Pemberontakan RMS di Maluku 1950
  • Pemberontakan PRRI/Permesta di Sumatra Barat dan Sulawesi 1958.

Baca juga: Ini Daftar Pangkostrad dari Masa ke Masa dan Sejarah Kostrad

Akan tetapi, semua upaya tersebut tidak berhasil. 

Pada 1958, dibentuk Kodam hampir di setiap provinsi, tetapi masih bersifat teritorial dengan kemampuan terbatas, terdiri dari Kodam, Korem, Brigade, dan Batalyon.

Satuan militer siap tempur

Menjelang akhir 1960, pimpinan TNI AD menganggap perlu dibentuk satuan militer yang bersifat mobil dan siap tempur menjalankan tugas di seluruh Tanah Air.

Gagasan tersebut dilontarkan Kepala Staf TNI AD saat itu, Jenderal AH Nasution dengan mempertimbangkan kondisi saat itu ditambah dengan menanggapi masalah Irian Barat.

Melalui surat KSAD Nomor KPTS.1067/12/1960 maka dibentuk Cadangan Umum AD (Caduad).

Untuk merealisasikannya, dibentuklah kelompok kerja yang diketuai oleh Deputi I Kasad Brigjen TNI Soeharto.

Baca juga: Saat Prajurit Yonif Para Raider 433 Kostrad Bebaskan Sandera dari Sekapan Teroris...

Untuk pengisian personel Korra I Caduad diambil dari Kodam-Kodam, dari pendidikan dasar masing-masing kecabangan.

Akhirnya, Korra I/Caduad mempunyai kekuatan I Divisi Infanteri dengan memiliki pasukan inti 1 Brigade Para, satuan Banpur, dan satuan Banmin.

Pada 19 Desember 1961, bertepatan dengan pelantikan para taruna Akademi Militer di Yogyakarta, Presiden Soekarno mencetuskan Trikora yang berisi:

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com