Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSAU Tak Menampik Sanksi Barat ke Rusia Pengaruhi Pemeliharaan Alutsista

Kompas.com - 04/03/2022, 11:04 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo menyebutkan, sanksi Barat terhadap Rusia berpotensi akan berdampak pada pemeliharaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan suku cadang TNI AU buatan negara berlambang elang berkepala dua itu.

Menurutnya, kekhawatiran yang dirasakan TNI AU juga kemungkinan dialami pula oleh negara-negara lain.

“Tentunya sedikit banyak akan mempengaruhi, tidak saja peralatan yang berasal dari sana, saya rasa seluruh dunia sedang mencermati, sedikit banyak pasti ada perubahan-perubahan,” kata Fadjar kepada awak media dalam Rapim TNI AU Tahun 2022 di Mabesau, Jakarta, Jumat (4/3/2022).

Baca juga: Harga Emas Dunia Naik ke 1.933 Dollar AS, Dipicu Inflasi, Konflik Ukraina-Rusia, hingga Rencana The Fed

Meski demikian, pihaknya bisa sedikit bernapas lega lantaran pemeliharaan alutsista dan suku cadang yang telah dilakukan TNI AU diproyeksikan untuk jangka panjang.

“Ini kita lakukan tidak jangka pendek. Jadi beberapa suku cadang sudah kita beli dari beberapa waktu yang lalu,” terang dia.

Di sisi lain, Fadjar memastikan bahwa pihaknya akan terus mencermati konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.

“Untuk ke depan kita sama-sama mencermati keadaan,” imbuh dia.

Diberitakan, Jerman dan sekutu Baratnya sepakat untuk menghentikan Rusia dari sistem pembayaran global SWIFT.

Baca juga: Kontrak Rusia dengan Formula 1 Diputus, Tidak Ada Lagi Balapan

Ini disampaikan juru bicara pemerintah Jerman pada Sabtu (26/2/2022), dalam paket sanksi ketiga yang bertujuan menghentikan invasi Rusia ke Ukraina.

Dilansir Reuters, sanksi yang disepakati dengan Amerika Serikat, Prancis, Kanada, Italia, Inggris Raya dan Komisi Eropa.

Mereka juga akan membatasi kemampuan bank sentral Rusia untuk mendukung rubel.

Hal itu akan mengakhiri "paspor emas" untuk orang kaya Rusia dan keluarga mereka.

Baca juga: Giliran IKEA dan H&M Hentikan Operasional di Rusia dan Belarusia

Ini juga akan menargetkan individu dan institusi di Rusia dan di tempat lain yang mendukung perang melawan Ukraina, kata juru bicara itu.

"Negara-negara tersebut menekankan kesediaan mereka untuk mengambil tindakan lebih lanjut jika Rusia tidak mengakhiri serangannya terhadap Ukraina dan dengan demikian terhadap tatanan perdamaian Eropa," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com