KSAD Dudung: Pangdam hingga Danrem Jangan Sampai Undang Penceramah Radikal!

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman angkat bicara mengenai pesan khusus Presiden Joko Widodo agar TNI dan Polri tidak mengundang penceramah radikal.

Dudung mengatakan, telah menyampaikan kepada seluruh Panglima Kodam (Pangdam) hingga Komandan Korem (Danrem) jangan sampai mengundang penceramah radikal.

“Saya sampaikan ke para Pangdam, para Danrem jangan sampai kita salah dalam memilih, mengundang penceramah yang kemudian rupanya orang itu sudah terpapar radikalisme,” ujar Dudung sebelum memimpin Rapim TNI AD Tahun 2022 di Mabesad, Rabu (2/3/2022).

Dudung mengatakan, penekanan yang disampaikan Presiden tersebut menjadi salah satu poin pembahasan dalam Rapim TNI AD Tahun 2022.

Baca juga: Jokowi Geram Ada Personel TNI-Polri yang Bicara Tak Setuju IKN di WAG, Minta Didisiplinkan

Ia pun mengingatkan agar pemahaman radikalisme jangan sampai masuk ke lingkungan keluarga prajurit TNI AD.

“Jangan sampai pemahaman-pemahaman yang tidak bagus nyampe ke keluarga kita,” tegas dia.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi mengingatkan supaya istri personel TNI dan Polri tidak mengundang ustad penceramah radikal karena atas nama demokrasi.

Menurutnya, TNI dan Polri saat ini sudah harus berbenah, salah satunya berkaitan dengan arah kedisiplinan personel di masing-masing instansi tersebut.

"Ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinannya juga harus sama. Enggak bisa, menurut saya, enggak bisa ibu-ibu (istri personel TNI-Polri) itu memanggil, ngumpulin ibu-ibu yang lain memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi," kata Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Rapim TNI-Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3/2022).

Baca juga: Pesan Jokowi kepada TNI-Polri: Jangan Undang Penceramah Radikal hingga Tak Ikutan Debat soal IKN

"Sekali lagi di tentara, di polisi tidak bisa begitu. Harus dikoordinir oleh kesatuan, hal-hal kecil tadi, makro dan mikronya. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal, nah hati-hati," sambung Jokowi.

Jokowi menekankan bahwa kedisiplinan personel TNI dan Polri sangat berbeda dengan kedisiplinan masyarakat sipil.

Selain itu, Jokowi juga menyinggung bahwa tak ada demokrasi di tubuh TNI dan Polri.

Menurutnya, tidak ada yang namanya bawahan bisa merasa bebas dengan atasannya karena atas nama demokrasi.

"Berbicara masalah demokrasi tidak ada di tentara dan kepolisian, tidak ada. Hal-hal seperti ini harus mulai dikencangkan lagi, supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional," kata Jokowi.