Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSAD Undang Megawati Beri Pengarahan di Rapim TNI AD 2022

Kompas.com - 02/03/2022, 09:58 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri dijadwalkan akan memberikan pengarahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AD Tahun 2022 di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Rabu (2/3/2022).

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman mengatakan, Megawati akan memberikan pengarahan dengan materi tentang penguatan Pancasila.

“Nanti ada pengarahan juga dari Ibu Megawati Soekarnoputri, beliau sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, materi adalah penguatan tentang Pancasila,” ujar Dudung di Mabes AD, Rabu.

Dudung menjelaskan, pihaknya juga akan memberikan pengarahan dan evaluasi mengenai kebijakan yang sudah dilaksanakan selama 2021.

Baca juga: Jokowi Geram Ada Personel TNI-Polri yang Bicara Tak Setuju IKN di WAG, Minta Didisiplinkan

Secara garis besar, Dudung mengatakan, Rapim TNI AD menitikberatkan pada pembahasan yang sudah disampaikan Presiden Joko Widodo pada saat Rapim TNI-Polri Tahun 2022, Selasa (1/3/2022).

Materi yang dibahas antara lain mengenai perkembangan situasi saat ini yang berpotensi mempunyai dampak yang harus diwaspadai.

Selanjutnya, perlunya kehati-hatian atas dampak perkembangan global. Misalnya, mengenai konflik Rusia dan Ukraina yang diprediksi akan berdampak pada bahan pangan, sumber daya alam, dan kenaikan harga-harga.

“Kemudian ada perkembangan lain masalah radikalisme yang harus kita antisipasi,” terang dia.

Baca juga: Pesan Jokowi kepada TNI-Polri: Jangan Undang Penceramah Radikal hingga Tak Ikutan Debat soal IKN

Selain itu, pihaknya juga akan menindaklanjuti terkait penekanan khusus Jokowi mengenai masalah perbincangan grup WhatsApp di lingkungan keluarga prajurit TNI yang membahas pro dan kontra kebijakan ibu kota negara (IKN).

Terkait hal itu, Dudung menyatakan bahwa pada prinsipnya TNI AD mendukung penuh pemerintah mengenai program pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan.

“Ini sudah final. Sehingga, apa pun nanti yang akan terjadi, proses pemindahan TNI AD mengikuti dan kita juga akan siapkan untuk pindah ke Kalimantan,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com