Mereka yang Coba "Rayu" Jokowi untuk Jadi Presiden Lebih Lama...

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu perpanjangan masa jabatan presiden bergulir untuk yang kesekian kali di era pemerintahan Joko Widodo.

Ini menyusul wacana penundaan Pemilu 2024 yang belakangan jadi polemik.

Sedianya, wacana perpanjangan masa jabatan presiden telah berulang kali mengemuka. Jokowi pun sudah berkali-kali menyatakan enggan menjabat 3 periode.

Baca juga: Mengingat Lagi Penolakan Jokowi soal Jabatan 3 Periode di Tengah Isu Penundaan Pemilu

Kali pertama isu ini muncul di 2019, pesiden sempat curiga ada pihak yang ingin menjerumuskannya dengan mengusulkan wacana tersebut.

"Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, 2 Desember 2019.

Awal 2021, isu perpanjangan masa jabatan presiden muncul kembali. Jokowi kembali menegaskan bahwa dirinya tidak berniat dan tak punya minat untuk menjabat 3 periode.

Sikap ini, kata dia, tidak akan pernah berubah. Sebagaimana bunyi konstitusi atau Undang Undang Dasar 1945, masa jabatan presiden dibatasi sebanyak dua periode.

"Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/3/2021).

Baca juga: Pro Kontra Penundaan Pemilu dan Kecemasan Orang-orang Sekitar Jokowi...

Terbaru, isu perpanjangan masa jabatan presiden dimunculkan oleh segelintir elite politik. Siapa saja mereka?

1. Muhaimin Iskandar

Muhaimin Iskandar merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ia adalah pemain lama di kancah politik. Kariernya di DPR dimulai tahun 1999, ketika menjabat sebagau Wakil Ketua DPR RI di usia 32 tahun.

Tahun 2009, Cak Imin, begitu sapaan akrabnya, dipercaya menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Di Pemilu 2014, ia terpilih menjadi anggota DPR-RI untuk keempat kalinya. Jabatan itu mengantarkan Muhaimin sebagai Wakil Ketua MPR RI terhitung sejak Maret 2018.

Muhaimin kembali terpilih sebagai anggota legislatif melalui Pemilu 2019. Ia pun kini duduk sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Usulan penundaan Pemilu 2024 disampaikan Muhaimin karena alasan ekonomi. Ia mengaku mendengar masukan dari para pengusaha, pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga analis ekonomi.

Muhaimin mengusulkan supaya Pemilu 2024 ditunda satu hingga dua tahun.

“Dari semua (masukan) itu saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun,” kata Muhaimin, dikutip dari keterangan persnya, Rabu (23/2/2022).

Baca juga: Membandingkan Klaim Muhaimin dengan Hasil Survei, Benarkah Banyak yang Ingin Pemilu Ditunda?

Menurut Muhaimin, usulan itu muncul karena dia tidak ingin ekonomi Indonesia mengalami pembekuan setelah dua tahun stagnan akibat pandemi Covid-19.

Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan, selama 2022-2023 akan ada banyak momentum untuk memulihkan ekonomi. Sementara, gelaran pemilu ia nilai bisa mengganggu prospek ekonomi.

“Pemilu biasanya ada tiga kondisi. Pertama, pelaku ekonomi melakukan pembekuan wait and see, lalu agresivitas ekonomi saat pemilu,” ujarnya.