Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaga Kondusifitas, Ketua DPR Minta TNI-Polri Kawal Pemulihan Ekonomi dan Sosial akibat Pandemi Covid-19

Kompas.com - 01/03/2022, 16:37 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani menilai, dibutuhkan kerja sama semua pihak untuk memulihkan ekonomi dan sosial akibat dampak pandemi Covid-19.

Terkait hal tersebut, Puan meminta TNI-Polri juga berupaya membantu program pemerintah mengawal pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan sosial tersebut.

"TNI-Polri sebagai alat negara, agar dapat ikut mengawal agenda pemulihan ekonomi nasional dan agenda reformasi struktural," kata Puan dalam keterangannya, Selasa (1/3/2022).

Baca juga: Pengamat: Konflik Rusia-Ukraina Bisa Memperlambat Pemulihan Ekonomi RI

Hal tersebut disampaikannya saat memberi pembekalan di rapat pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun Anggaran 2022 yang diselenggarakan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa.

Puan mengatakan, peran TNI-Polri pada program pemulihan sosial dan ekonomi sangat dibutuhkan.

Peran itu, kata dia, adalah dengan menjaga situasi yang kondusif agar seluruh kebijakan negara berjalan efektif.

"Selain itu agar masyarakat berada dalam situasi kehidupan sosial yang aman, tertib dan tenteram," tambahnya.

Baca juga: Sinyal Positif Pemulihan Ekonomi 2022

Dia berharap, TNI-Polri dengan semangat bersama melawan pandemi, dapat membawa persatuan erat antara pemimpin dan rakyat.

Selain itu, Puan juga berpandangan bahwa keterlibatan TNI-Polri dapat menjadi gambaran memperkuat energi positif kerja sama seluruh anak bangsa.

Ketua DPP PDI-P itu menuturkan, pembangunan nasional ke depannya masih akan menghadapi berbagai tantangan.

“Kita menghadapi tantangan globalisasi budaya, informasi tidak terkendali/hoaks, tergerusnya nilai-nilai luhur agama, nilai luhur budaya, toleransi, tergerusnya sopan santun, etika, bahkan mulai semakin dirasakan adanya ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara,” ucapnya.

Baca juga: Jokowi: 2022 Akan Jadi Momentum Pemulihan Ekonomi Indonesia

Di sisi lain, Indonesia juga disebut dihadapkan pada ketidakpastian pandemi Covid-19, beban berat pemulihan sosial dan ekonomi, serta ruang fiskal APBN yang terbatas.

Menghadapi perkembangan dan tantangan itu, menurutnya dibutuhkan kekuatan nasional di bidang sosial, ekonomi, budaya dan politik.

"TNI-Polri memegang peran yang sangat strategis dalam ikut membangun kekuatan nasional tersebut, yaitu dengan menciptakan situasi yang kondusif sehingga pembangunan di bidang sosial, ekonomi, budaya dan politik dapat dilaksanakan dengan efektif,” urai Puan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com