Wapres Minta Majelis Rakyat Papua Barat Sosialisasikan Kebijakan Pemerintah Termasuk ke Anti-NKRI

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Majelis Rakyat Papua Barat (MPRB) menyosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah kepada Orang Asli Papua (OAP), termasuk ke kelompok yang menolak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Ma'ruf, sosialisasi itu diperlukan agar masyarakat Papua paham bahwa pemerintah sudah memberikan afirmasi kepada OAP.

"Juga proaktif melakukan sosliaslisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, terkait kebijakan-kebijakan afirmatif pemerintah. Pemerintah sudah membuat keputusan, bertekad untuk memberikan afirmatif kepada OAP, Orang Asli Papua," kata Ma'ruf dalam audiensi dengan MPRB secara virtual, Selasa (1/3/2022).

"Ini sudah dituangkan baik di dalam undang-undang maupun di dalam peraturan pelaksanaannya. Termasuk juga pada unsur-unsur OAP yang kita minta juga disosialisasi, unsur-unsur yang masih anti NKRI," ujar Ma'ruf melanjutkan.

Baca juga: Anggota Pansus Klaim UU Otsus Papua Baru Bakal Angkat Harkat Martabat Orang Asli Papua

Ma'ruf juga menegaskan, pemerintah terus melakukan upaya percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat.

Ia menuturkan, saat ini pemerintah tengah menyusun Rancangan Induk Percepatan Pembangunan Otsus Papua (RIPPP) yang mencantumkan gabungan program yang dirancang oleh banyak unsur, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta aspirasi OAP yang terwakili melalui MRPB dan Majelis Rakyat Papua.

Ia mengatakan, hal tersebut dilakukan agar seluruh program tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Itulah sebabnya kami selaku (pemerintah pusat) memberikan kesempatan untuk memperoleh informasi atau aspirasi dari masyarakat selain dari pemerintah daerah, provinsi, maupun dari kabupaten," kata Ma'ruf.