Partisipasi Politik di Negara Demokrasi

KOMPAS.com – Di negara dengan sistem politik demokrasi, partisipasi politik menjadi hak bagi setiap warga negara. Partisipasi politik menjadi hal yang sangat penting bagi jalannya demokrasi.

Menurut Herbert McClosky, partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari masyarakat dalam mengambil bagian dari proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak, terlibat dalam pembentukan kebijakan umum.

Partisipasi politik berkaitan erat dengan kesadaran politik.

Masyarakat yang berpartisipasi dalam politik sadar bahwa tindakan mereka dapat memberikan pengaruh dalam dunia perpolitikan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Para ahli berpendapat, partisipasi politik di negara demokrasi merupakan kegiatan yang dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Meskipun, dalam praktiknya, setiap kegiatan partisipasi tetap ada tekanan atau manipulasi dari kelompok tertentu.

Baca juga: Esensi Demokrasi Pancasila

Semakin banyak partisipasi masyarakat di dalam negara demokrasi pun dinilai semakin lebih baik.

Tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti masalah politik, memahami serta ingin terlibat dalam kegiatannya.

Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah memiliki legitimasi yang tinggi.

Dengan tingginya partisipasi masyarakat, berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat.

Sebaliknya, partisipasi masyarakat yang rendah merupakan pertanda yang kurang baik.
Ini dapat menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap masalah kenegaraan.

Rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi tanda legitimasi pemerintah yang rendah.

Pemerintah akan menjadi kurang tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat karena mereka tidak memberikan pendapat.

Akibatnya, kebijakan dibuat cenderung untuk melayani kepentingan beberapa kelompok saja.

Bentuk partisipasi yang paling mudah diukur adalah keterlibatan warga negara dalam pemilihan umum (Pemilu).

Dari hasil Pemilu, dapat diketahui jumlah warga negara yang menggunakan suaranya untuk memilih.

Namun, jumlah pemilih dalam Pemilu ini hanya gambaran kasar terhadap partisipasi politik masyarakat.

Partisipasi masyarakat masih perlu diukur dari kegiatan lain, seperti keterlibatan dalam organisasi politik, organisasi profesi dan lain-lain.

Referensi:

• Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
• Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo.