Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Kinerja Jokowi, PKS Nilai Pemerintah Belum Bisa Selesaikan Persoalan Ekonomi

Kompas.com - 26/02/2022, 17:40 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengkritisi kinerja Presiden Joko Widodo terutama soal sejumlah komoditi yang langka dan mahal.

Menurut dia, pemerintah belum bisa menyelesaikan persoalan ekonomi yang berdampak langsung pada masyarakat, yang telah terjadi dalam tiga bulan terakhir.

“Bagaimana yang sekarang populer itu berkaitan dengan masalah minyak (goreng) dan kemudian terkait dengan minyak yang langka dan itu sudah berlaku sekian minggu dan enggak selesai-selesai,” tutur Hidayat diskusi virtual, Sabtu (26/2/2022).

Dalam pandangan Hidayat, kelangkaan minyak goreng subsidi telah membuat antrian panjang, padahal di sisi lain penyebaran Covid-19 kembali merebak. 

“(Social) distancing atau adanya protokol kesehatan pasti tidak bisa terpenuhi karena adanya (kelangkaan) minyak yang menyebabkan antrian,” sebutnya.

Baca juga: PKS Sebut Perpanjangan Jabatan Presiden Tak Bisa Berdasarkan Hasil Survei

Selain minyak goreng, Hidayat juga menyinggung ihwal melonjaknya harga kedelai yang berimplikasi terhadap kenaikan harga tempe dan tahu.

Bahkan, menurut Hidayat, kondisi ini pun telah mendapat kritik dari masyarakat yang mengatakan bahwa sudah berusaha untuk mendapatkan minya, namun tidak bisa menggoreng tempe.

“Karena tempenya tidak ada. Nah itu kan masalah berikutnya yang jelas dirasakan masyarakat,” kata dia.

Terakhir ia mengkritisi melonjaknya hargadaging sapi yang membuat pedagang daging mogok berjualan.

Berkaca dari sana, Hidayat pun mempertanyakan berbagai hasil survei yang menyatakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang tinggi.

“Maka yang saya tidak tahu ketika ada survei-survei ini respondennya siapa, itu sesungguhnya siapa, karena ada begitu banyak hal (masalah) riil yang dirasakan masyarakat,” tutupnya.

Diketahui hingga kini masih ditemukan harga minyak goreng yang mahal dan kelangkaan di sejumlah daerah.

Baca juga: Beberapa Faktor yang Bikin Kepuasan Publik Tinggi terhadap Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf di Bidang Politik dan Keamanan

Padahal per 1 Februari 2022, pemerintah melalui Peraturan Kementerian Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2022 telah menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng.

Sementara itu harga kedelai impor berada di angka Rp 11.240 per kilogram akibat naiknya harga kedelai global.

Situasi ini membuat pedagang tahu dan tempe mengajukan protes dengan sempat mogok berjualan.

Selain itu harga daging sapi juga melonjak dari Rp 135.000 per kilogram mencapai Rp 160.000 per kilogram.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com