Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Covid-19: Positivity Rate Mingguan Naik 17,61 Persen

Kompas.com - 24/02/2022, 18:58 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, angka positivity rate mingguan per 20 Februari 2022 meningkat cukup tajam mencapai 17,61 persen.

Padahal, kata Wiku, positivity rate mingguan pada akhir Januari lalu masih berada di angka 1 persen.

"Sebelum akhirnya meningkat kita pernah berhasil mempertahankan positivity rate di bawah standar WHO yaitu kurang dari 5 persen selama 135 hari berturut-turut sejak 17 September 2021 hingga 29 Januari 2022," kata Wiku dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (24/2/2022).

Wiku mengatakan, meski mengalami peningkatan, positivity rate mingguan ini lebih rendah dibandingkan masa gelombang Covid-19 akibat varian Delta.

Baca juga: UPDATE 24 Februari: 505.390 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate PCR 47,35 Persen

Saat gelombang Delta, lanjutnya, positivity rate mingguan bertahan di atas 20 persen dalam 5 pekan berturut-turut.

"Bahkan positivity rate mingguan sempat mencapai 30,24 persen pada 18 Juli 2021," ujarnya.

Di samping itu, Wiku mengatakan, jumlah individu yang melakukan tes Covid-19 dalam satu pekan terakhir tercatat lebih dari 2 juta orang.

Angka testing tersebut, kata dia, capaian yang baik karena jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah testing di masa gelombang Delta.

"Lebih jauh lagi yang saat ini (testing) masih didominasi untuk tujuan skrining, terlihat dari tingginya proporsi antigen dibandingkan PCR, sedangkan di gelombang Delta proporsi testing cenderung berimbang," ucap dia.

Baca juga: Muncul Usulan Vaksinasi Dosis Keempat, Ini Kata Satgas Covid-19

Lebih lanjut, Wiku mengatakan, berkaca pada angka positivity rate mingguan tersebut masih belum menunjukkan tanda-tanda penurunan kasus Covid-19.

Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mencegah penularan virus Corona dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Ingat pemulihan ekonomi harus dilakukan dengan aman," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com