Ketua Komisi II soal Pemindahan IKN: Jakarta Sudah Tidak Kuat untuk Pertumbuhan Segala Aspek

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, terdapat dua hal yang perlu dimaknai bersama dalam langkah pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Pertama, Doli menilai proses pemindahan IKN memiliki agenda besar yaitu soal masa depan bangsa Indonesia.

Serta, Jakarta dinilai perlahan-lahan tak kuat menahan gempuran pertumbuhan dari segala jenis aspek sebagai ibu kota negara.

"Sebetulnya kita sedang membicarakan tentang masa depan bangsa kita. Karena kita ketahui betul bahwa Jakarta sebagai ibu kota saat ini, satu waktu pasti tidak kuat untuk menanggung pertumbuhan segala jenis aspek," kata Doli dalam acara diskusi Beranda Nusantara "Menuju Ibu Kota Negara Baru" yang disiarkan YouTube RRI Net Official, Rabu (23/2/2022).

Baca juga: Ini Lokasi Akurat Titik Nol IKN Nusantara

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN DPR itu mengatakan, pemindahan IKN juga telah direncanakan oleh para pemimpin bangsa atau kepala negara sebelumnya.

Ia menyebutkan, sejak masa kepemimpinan Presiden Soekarno, Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah terpikir untuk memindahkan IKN dari Jakarta.

"Nah, jadi sebetulnya, Pak Presiden Jokowi (Joko Widodo) ini menegaskan kembali sebetulnya, pandangan pemimpin-pemimpin kita sebelumnya bahwa memang perlu kita memindahkan ibu kota," jelasnya.

Baca juga: Menteri PUPR Sebut Tahapan Pembangunan di IKN Butuh Waktu Sampai 2045

Hal yang kedua, menurut Doli, pemindahan IKN menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembicaraan eksistensi bangsa dan negara.

Menurutnya, salah satu cara menjaga eksistensi bangsa dan negara adalah dengan melakukan percepatan pemerataan pembangunan.

Untuk itu, pemindahan IKN dipilih dengan menyasar magnet pusat pertumbuhan di kota lainnya agar eksistensi negara dapat terus dijaga.

"Nah, itu sesungguhnya secara filosofi, yang harus kita maknai pentingnya pemindahan Ibu Kota ini. Jadi, pemindahan ibu kota ini adalah momentum starting point, mempercepat proses pertumbuhan pemerataan Indonesia," imbuh politikus Partai Golkar itu.