Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mustakim
Jurnalis

Eksekutif Produser program talkshow Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Benarkah Rakyat Puas Kinerja Jokowi?

Kompas.com - 23/02/2022, 10:56 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SEJUMLAH lembaga merilis hasil survei terkait kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Hasilnya, publik dinilai semakin puas dengan kinerja mereka.

Menurut survei Litbang Kompas, masyarakat cenderung semakin puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Hasil survei lembaga ini menunjukkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja mereka mencapai 73,9 persen pada Januari 2022.

Angka ini meningkat dibanding survei serupa pada Oktober 2021, yang berada di level 66,4 persen.

Hasil serupa juga dirilis Indikator Politik Indonesia. Survei yang dilakukan lembaga ini pada 15 Januari hingga 17 Februari 2022, menyatakan, sebanyak 71 persen responden puas dengan kinerja Presiden Jokowi.

Angka 71 persen ini merupakan gabungan dari responden yang sangat puas sebanyak 20 persen dan cukup puas sebanyak 51 persen.

Sebelumnya, pada Desember 2021, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) juga menyampaikan hal yang sama.

Berdasarkan survei SMRC pada 8-16 Desember 2021, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 71,7 persen.

Rinciannya, 71,7 persen sangat atau cukup puas dengan kinerja Jokowi, 25,3 persen menyatakan kurang atau tidak cukup puas.

‘Berkah’ pandemi

Hasil survei Litbang Kompas dan Indikator Politik Indonesia ini mengejutkan bagi sebagian kalangan.

Pasalnya, di tengah sejumlah persoalan dan pemerintah yang sedang banjir kritik, kepuasan publik terhadap Jokowi justru naik.

Saat ini ada sejumlah persoalan yang memicu kritik publik terhadap pemerintah mulai dari kasus Wadas, polemik Ibu Kota Negara (IKN), Permenaker No 2 Tahun 2022 soal dana Jaminan Hari Tua (JHT), juga soal aturan baru terkait BPJS Kesehatan.

Kasus ‘pemberangusan’ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pengesahan UU Cipta Kerja, semakin menyempitnya ruang kebebasan berekspresi dan sejumlah kasus lain terkait merosotnya kehidupan demokrasi juga sama sekali tak menggerus citra dan pamor Jokowi.

Kuat dugaan, angka kepuasan publik terhadap Jokowi tetap tinggi karena pemerintah berhasil memperbaiki penanganan pandemi.

Di awal - awal pemerintah memang terkesan kerepotan dan gelagapan dalam menangani pandemi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com