Jokowi: Kami Harap MA Terus Berupaya Mengurangi Hambatan Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berharap agar Mahkamah Agung (MA) terus berusaha dalam menghadapi hambatan-hambatan hukum.

Selain itu, Presiden pun berharap MA selalu konsisten memperkuat akses keadilan bagi kelompok rentan.

"Kami berharap MA terus melakukan upaya strategis dalam mengurangi hambatan-hambatan hukum untuk percepatan pembangunan ekonomi," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2021 secara virtual dari Istana Negara, Selasa (22/2/2022).

Upaya yang dimaksud antara lain dengan percepatan penanganan perkara perdata melalui mekanisme gugatan sederhana, mendorong konsistensi putusan serta melakukan reformasi pelaksanaan putusan.

Baca juga: Saat Jokowi Duduk di Kursi Surya Paloh Saat Kunjungi Peresmian Nasdem Tower...

MA pun diharapkan tetap konsisten dalam memperkuat akses keadilan bagi perempuan, anak dan penyandang disabilitas melalui penguatan peraturan layanan dan akses disabilitas di setiap lini pengadilan.

Dengan berbagai langkah ini, Jokowi menyatakan pemerintah yakin upaya penegakan hukum yang efektif oleh MA akan berkontribusi mewujudkan kesejahteraan dan kestabilan sosial, memperkuat sistem demokrasi dan mempercepat transformasi menuju Indonesia maju.

Kepala Negara menegaskan, peran MA sebagai pengawal keadilan sangat krusial dalam mendukung transformasi Indonesia, yakni dengan menghasilkan landmark decisions yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.

"Yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi para pelaku usaha dan investor, yang melindungi aset-aset negara dan aset-aset publik lainnya serta memberikan efek jera bagi koruptor dan mafia-mafia hukum yang menciderai rasa keadilan," tegas Jokowi.

Baca juga: Batal Diluncurkan Jokowi Hari Ini, Bagaimana Nasib Pencairan JKP?

Selain itu model-model alternatif penyelesaiaan perkara perlu diterapkan untuk mengurangi beban pengadilan.

Sebagai gantinya, MA diminta melakukan mediasi alternatif penyelesaian sengketa perdata , mengedepankan proses dialog yang melibatkan pelaku, korban dan pihak terkait secara profesional.

"Transparan dan akuntabel agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud," tambah Jokowi.