Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Covid-19: Positivity Rate Indonesia 18,59 Persen, di Atas Standar WHO

Kompas.com - 18/02/2022, 13:54 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sub Bidang Dukungan Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19, Brigjen TNI Purn Alexander K Ginting mengatakan, angka positivity rate di Indonesia berada di angka 18,59 pada 16 Februari 2022.

Ia mengatakan, angka tersebut melewati standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu 5 persen.

Positivity rate adalah angka yang menunjukkan seberapa besar orang terinfeksi virus corona di dalam sebuah populasi.

"Positivity rate itu normalnya 5 persen, dan ini kita alami semenjak Agustus, September, Oktober, November tapi apa yang terjadi sekarang? Sekarang Indonesia rata-rata 18,96 persen di atas standar WHO," kata Alex dalam diskusi secara virtual, Jumat (18/2/2022).

Ia mengatakan, terdapat lima provinsi dengan positivity rate tertinggi yaitu Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Baca juga: UPDATE: 572.855 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 48,67 Persen

Padahal, kata dia, lima provinsi tersebut memiliki cakupan vaksinasi dan infrastruktur kesehatan yang baik.

"Tentunya ada hubungannya dengan mobilitas, walaupun kelima provinsi ini vaksinasinya jempolan jadi mobilitasnya yang cukup tinggi," ujarnya.

Lebih lanjut, Alex mengatakan, selain positivity rate, tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit lebih rendah dibandingkan gelombang Delta pada Juli 2021.

"Antrean UGD tidak setinggi di bulan 7 tahun lalu, tapi yang jelas antrean rumah sakit itu ada," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com