Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Erick Thohir Dorong NU Jadi Mercusuar Kebangkitan Ekonomi

Kompas.com - 18/02/2022, 04:51 WIB
Vitorio Mantalean,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri BUMN Erick Thohir meneken nota kesepahaman dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada Kamis (17/2/2022) tentang kerja sama kewirausahaan.

Erick bahkan menargetkan NU dengan jaringan pesantrennya dapat menjadi tonggak kebangkitan ekonomi nasional melalui Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama (BUMNU).

"Kami di BUMN mendorong bagaimana pesantren, NU hari ini, bisa menjadi mercusuar kebangkitan ekonomi yamg tidak lain diimplementasikan hari ini dengan menandatangani kerja sama antara BUMN punya NU dengan BUMN yang punya Indonesia," ujar Erick.

Baca juga: PBNU Kerja Sama dengan Pemerintah Bentuk 10.000 Wirasantri dan 250 Badan Usaha Milik NU

Hal ini menurutnya selaras dengan instruksi Presiden Joko Widodo bahwa kementerian yang ia nakhodai harus mampu mengintervensi kesenjangan ekonomi yang terjadi.

Di saat yang sama, Erick menilai bahwa Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia justru lebih banyak berperan sebagai konsumen.

"Dalam industri halal dunia, Indonesia tidak masuk 5 besar, bahkan tidak masuk 10 besar. Artinya ada sesuatu yang harus kita perbaiki sama-sama," ujar Erick.

Ia mengklaim telah meminta Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) untuk memastikan pendampingan terhadap kewirausahaan pesantren ini bersama Kementerian Koperasi dan UKM.

"Kami juga memastikan para BUMN yang punya ahli tertentu yang diinginkan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama tertentu bisa membantu keahlian, apakah itu pemasaran, perbaikan produk, digitalisasi dan lain-lain," tutupnya.

Baca juga: Momen Kedekatan PDI-P dan NU...

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di bawah kepemimpinan Yahya Cholil Staquf mulai menggalakkan kerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga.

Yahya menyebutkan, kebijakan semacam ini ditempuh sebagai bukti bahwa PBNU bersifat terbuka dan menyongsong masa depan serta tak ingin terpenjara masa lalu

"Kerja sama dengan kementerian tersebut menargetkan minimalnya dapat mencetak 10.000 orang wirasantri dalam satu tahun," tulis PBNU dalam keterangan pada Kamis siang.

"Di tempat dan waktu yang sama, PBNU juga akan membangun kerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menciptakan 250 Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama (BUMNU) dan diharapkan setiap cabang dan wilayah masing-masing memiliki BUMNU."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com