Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gagalkan Penyelundupan 92 Pekerja Migran Ilegal, TNI AL Pertanyakan Hasil Investigasi BP2MI

Kompas.com - 17/02/2022, 18:42 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi



JAKARTA, KOMPAS.com - TNI Angkatan Laut mencatat, setidaknya terdapat 92 pekerja migran ilegal yang diselamatkan dari upaya penyelundupan ke luar negeri.

Penyelamatan itu dilakukan di tiga lokasi berbeda yang terdiri dari 52 pekerja migran ilegal di sekitar Muara Sungai Asahan, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara pada 7 Januari 2022; 5 pekerja migran ilegal di Kota Batam pada 19 Januari 2022; dan 34 pekerja migran di Perairan Batubara, Sumatera Utara pada Senin 7 Februari 2022.

Atas penggagalan ini, TNI AL pun mempertanyakan perkembangan hasil investigasi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang sebelumnya sempat menyeret nama instansi TNI AL.

Terlebih, pengungkapan hasil investigasi tersebut sebelumnya tidak ada koordinasi dengan TNI AL.

"Beberapa kejadian pekerja migran Indonesia ilegal yang berhasil ditangkap TNI Angkatan Laut belum ada koordinasi sama sekali dan hasil investigasi dari pihak BP2MI," kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal) Laksamana Pertama Julius Widjojono dalam keterangan tertulis, Kamis (17/2/2022).

Baca juga: TNI AL Gagalkan Penyelundupan 34 Pekerja Migran Ilegal ke Malaysia

Di sisi lain, Julius mengatakan, kejadian penyelundupan pekerja migran ilegal yang terjadi beberapa waktu lalu dapat menjadi evaluasi antar instansi terkait.

Dengan langkah ini, kata dia, sehingga tidak terjadi informasi yang simpang siur di masyarakat.

Karena itu, Julius menyatakan, ke depan BP2MI sebagai badan yang menangani pekerja migran diharapkan bisa berkoordinasi dengan TNI AL.

"Sehingga terjalin koordinasi dan sinergitas antar instansi," tegas dia.

Sebelumnya diberitakan, Kepala BP2MI Benny Rhamdani menduga ada keterlibatan anggota TNI AU dan TNI AL dalam pengiriman pekerja migran ilegal ke Malaysia.

Baca juga: RI dan Malaysia Belum Capai Kata Sepakat soal MoU Pekerja Migran Indonesia di Sektor Domestik

Dugaan ini didapatkan BP2MI berdasarkan hasil investigasi tim khusus terhadap peristiwa tenggelamnya kapal yang mengangkut PMI ilegal di perairan Johor, Malaysia pada pertengahan Desember 2021.

Namun, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono menyayangkan sikap BP2MI mengenai hasil investigasi tersebut.

"Info seperti itu seharusnya diberikan kepada kami sehingga kami ini bisa menindaklanjuti. Nah ini sesama aparat pemerintah tidak saling terbuka, ini kan susahnya gitu," ujar Yudo usai memimpin upacara peringatan HUT ke-59 Korps Wanita TNI Angkatan Laut (Kowal) di Mabes TNI AL, Jakarta, Rabu (5/1/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com