Calon Anggota Bawaslu: Perlu Ada Indeks Kerawanan Politik Identitas untuk Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 2022-2027, Fritz Edward Siregar, mengatakan ingin membuat Indeks Kerawanan Politik Identitas untuk Pemilu 2024.

Menurut Fritz, meski Bawaslu memiliki Indeks Kerawanan Pemilu sejak 2017, tapi perlu ada fokus baru terkait kerawanan politik identitas.

"Konteks 2024, kita perlu membuat satu fokus yaitu Indeks Kerawanan Politik Identitas," ujar Fritz dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi II DPR, Jakarta, Rabu (16/2/2022).

Fritz mengungkapkan, Indeks Kerawanan Politik Identitas akan memudahkan kerja Bawaslu di tiap daerah.

Ia mengatakan, tiap daerah memiliki potensi persoalan yang berbeda-beda, sehingga Bawaslu perlu melakukan pendekatan yang berbeda-beda pula.

Baca juga: Malam Ini, Komisi II Gelar Pleno Pemilihan Anggota KPU-Bawaslu 2022-2027

"Sehingga tiap Bawaslu tahu apakah suatu (persoalan) merupakan isu suku, agama, ras, dan siapa tokoh yang perlu kita dekati dan apa mekanisme yang perlu kita sampaikan di masing-masing daerah," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Fritz juga mengatakan, perlu ada aturan lebih tegas soal kampanye di media sosial.

Menurutnya, banyak informasi beredar di media sosial yang tidak jelas sumbernya. Karena itu, dia menilai perlu ada pelabelan dari KPU, apakah suatu informasi resmi atau tidak.

"Perlu ada labeling sebuah kampanye dan advertising approved by KPU. Karena dalam proses take down, kami bisa menemukan mana yang perlu di-take down atau tidak. Dan masyarakat sebagai pembaca di media sosial (tahu) bahwa itu merupakan bagian (informasi) dari KPU, Bawaslu, atau partai politik sebagai peserta pemilu," ujar dia.