Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ide Calon Anggota KPU Cegah Korban Jiwa KPPS: Rekrut Mahasiswa hingga Kerja Sama dengan Kemenkes

Kompas.com - 15/02/2022, 22:14 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yulianto Sudrajat menawarkan solusi antisipasi korban jiwa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Pemilu 2024 seperti yang terjadi di Pemilu 2019.

Jika terpilih, Yulianto menginginkan ada kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) untuk menjaring para mahasiswa untuk mau menjadi petugas KPPS.

"Kami bekerja sama dengan kampus melalui Kementerian Pendidikan itu agar nanti di saat saat tertentu, bisa mengirimkan mahasiswanya, muda-muda untuk jadi petugas KPPS," kata Yulianto, Selasa (15/2/2022) malam, dalam sesi tanya jawab fit and proper test calon anggota KPU di Komisi II DPR.

Baca juga: Antisipasi Petugas KPPS Meninggal, Calon Anggota KPU: Perlu Ada Kriteria

Menurut Yulianto, perekrutan mahasiswa sebagai petugas KPPS dapat diartikan sebagai penugasan dari kampus.

Di sisi lain, dia juga menekankan agar pihak kampus tak lupa memberikan apresiasi kepada para mahasiswa setelah terlibat dalam penyelenggara pemilu.

Dengan apresiasi itu, maka para mahasiswa diyakininya tidak menolak ketika diminta menjadi petugas KPPS.

"Penugasan dari kampus yang mungkin, akan diberikan apresiasi, berapa SKS," ujarnya.

Ketua KPU Jawa Tengah itu melanjutkan, program itu akan menjadi bagian dari upaya KPU dalam menyelenggarakan Pemilu yang lebih baik ke depannya salah satunya petugas KPPS diisi oleh orang-orang muda dan sehat untuk siap bertugas di TPS.

Baca juga: Calon Anggota KPU August Mellaz Dicecar Soal Langkah Antisipasi Jatuhnya Petugas KPPS sebagai Korban

Selain itu, Yulianto juga akan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memeriksa kesehatan calon KPPS sebelum bertugas.

"Ke depan betul-betul kami akan bekerja sama dengan Kemenkes untuk di dalam proses syarat kesehatan tersebut. Karena syarat kesehatan tentu harus ada pemeriksaan, namun pemeriksaan ini kan mahal. Maka tampaknya harus ada MOU bersama dengan Kemenkes agar menggratiskan khusus bagi penyelenggara pemilu," kata Yulianto.

"Agar lebih kira-kira, yang punya potensi kelelahan bisa berujung fatal, agar dalam proses sebelumnya bisa terdeteksi sejak awal," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com