Bicara Ganti Menteri, Ganti Kurikulum, Nadiem: Tidak Ada Pemaksaan Kurikulum Merdeka

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim menyinggung soal terminologi “ganti menteri ganti kurikulum” saat meluncurkan Kurikulum Merdeka (Kurikulum Prototipe).

Nadiem menegaskan, implementasi dari Kurikulum Merdeka tidak akan dipaksakan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.

“Banyak sekali di tahun-tahun kemarin banyak sekali masyarakat dalam dunia pendidikan kita alergi dengan terminologi sering disebut ganti menteri ganti kurikulum,” ujar Nadiem dalam siaran secara virtual, Jumat (11/2/2022).

“Saya di sini dengan senang hati akan mengumumkan bahwa dengan Merdeka Belajar semua itu tidak akan ada pemaksaan, dalam 2 tahun ke depan ini tidak ada pemaksaan,” imbuh dia.

Menurut Nadiem tujuan dibuatnya Kurikulum Merdeka adalah pemulihan dari ketertinggalan pembelajaran atau recovery dari learning loss akibat pandemi Covid-19.

Nadiem juga menyediakan tiga opsi bagi sekolah dalam rangka mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.

Baca juga: Mendikbud Ristek: Kurikulum Merdeka Mulai Diterapkan di 2022

Pertama, bagi sekolah yang belum percaya diri atau siap untuk melakukan perubahan, masih dibolehkan menerapkan Kurikulum 2013 seperti yang berlaku saat ini.

“Itu opsi pertama. Jadinya tidak perlu dipaksakan sama sekali. Jadi tidak perlu khawatir lagi sekolah-sekolah bahwa ganti menteri ganti kurikulum,” ucap dia.

Kedua, bagi sekolah yang ingin melakukan perubahan kurikulum lebih sederhana namun merasa masih belum siap melakukan perubahan yang besar, masih boleh memilih Kurikulum Darurat.

Ketiga, bagi sekolah yang sudah siap untuk melakukan transformasi, sesuai dengan kecepatan yang diinginkan, pilihan ketiga terbuka juga untuk meluncurkan kurikulum merdeka.

Ia menegaskan, Kemendikbud Ristek memberikan kewenangan kepada kepala sekolah dan guru untuk memilih kurikulum.

“Kurikulum ini adalah opsi pilihan karena kita sudah sangat sukses dengan kurikulum darurat, kita gunakan filsafat yang sama, pilihan bagi sekolah mengikuti kesiapannya masing-masing,” ujarnya.

Sebelumnya, Kemendikbud Ristek mengumumkan adanya penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi Covid-19.

Nadiem saat itu menjelaskan kurikulum darurat merupakan salah satu pilihan yang bisa diambil satuan pendidikan yang melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Baca juga: Kemendikbud Ristek: Kurikulum Prototipe Lebih Menyenangkan

"Untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK kami telah menyusun kurikulum darurat yaitu penyederhanaan kompetensi dasar yang ditunggu-tunggu guru," kata Nadiem dalam webinar yang disiarkan di YouTube, Jumat (7/8/2020).