Aparat Dikerahkan ke Desa Wadas, Anggota DPR: Semestinya Polri Menjaga Warga Aman dan Tidak Diliputi Rasa Takut

JAKARTA, KOMPAS.com- Anggota Komisi III DPR Taufik Basari menyayangkan adanya tindakan represif oleh aparat kepolisian saat mendampingi pengukuran lahan di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, Selasa (8/2/2022).

Taufik menegaskan, polisi semestinya menjaga warga agar merasa aman dan tidak takut, bukan malah melakukan tindakan represif yang tak sesuai dengan program Presisi yang diusung Kapolri Jenderal (Polisi) Listyo Sigit Prabowo.

"Menegaskan pendekatan represif dalam melakukan pengamanan terkait pelaksanaan pengukuran tersebut tidak sejalan dengan program Presisi dari Kapolri," kata Taufik dalam keterangan tertulis, Rabu (9/2/2022).

"Semestinya Polri menjaga agar warga merasa aman tidak diliputi rasa takut akibat tekanan yang terjadi, karena itu dialog dan langkah persuasif yang harusnya dikedepankan," ujar dia.

Politikus Partai Nasdem itu juga memperingatkan agar upaya paksa yang dilakukan kepolisian seperti penangkapan, penyitaan, dan penahanan harus sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Baca juga: Konflik Agraria Desa Wadas

Taufik juga mendesak agar pihak kepolisian memberikan akses bantuan hukum bagi warga.

"Bantuan hukum merupakan hak asasi manusia dan tindakan menghalangi hak warga mendapatkan bantuan hukum merupakan pelanggaran hukum," kata Taufik.

Lebih lanjut, ia meminta kepolisian untuk berdialog dengan para tokoh masyarakat demi memulihkan keadaan.

Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) diminta turun ke lokasi kejadian untuk mengumpulkan informasi, sedangkan Polri diminta untuk mendukung dan memfasilitasi kerja Komnas HAM di Desa Wadas.

"Meminta Komnas HAM bersama Mabes Polri menjelaskan kepada publik hasil temuannya, mengingat terdapat beberapa versi informasi yang beredar di publik agar publik mendapatkan informasi yang valid, lengkap dan komprehensif," kata Taufik.

Pada Selasa kemarin, ratusan petugas gabungan TNI, Polri dan Satpol PP memasuki Desa Wadas untuk menemani petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang melakukan pengukuran lahan guna pembangunan proyek Bendungan Bener.

Baca juga: Muhammadiyah Minta Kapolri Kendalikan Tindakan Aparat Kepolisian di Desa Wadas

Aparat yang jumlahnya ratusan dan bersenjata lengkap tersebut tidak sebanding dengan jumlah warga desa.

Dalam peristiwa itu, polisi menangkap sedikitnya 23 orang warga Wadas karena dituding membawa senjata tajam dan bersikap provokatif saat proses pengukuran tanah oleh tim BPN di lokasi.

Namun, warga Desa Wadas membantah senjata tajam itu akan digunakan untuk merusuh, melainkan alat-alat milik warga yang biasa dipakai untuk bertani di ladang dan membuat kerajinan bambu.

"Kami biasa bekerja di ladang memakai alat-alat itu, seperti arit, bendo, pisau dan sebagainya. Saat ratusan polisi merangsek ke Wadas, ada warga yang sedang mengayam besek (kerajinan bambu) pakai pisau. Langsung dibawa polisi," kata Siswanto (30), warga Desa Wadas kepada Kompas.com melalui telepon, Selasa malam.

Hingga Selasa malam, kata Siswanto, aparat gabungan polisi dan TNI bersenjata lengkap masih banyak yang berjaga di Desa Wadas. Tidak ada warga yang berani keluar rumah.

"Masih banyak polisi dan tentara di sini, mereka berjaga, senjata lengkap. Ada Brimob juga, pakai tameng-tameng," ujar dia.