Cerita Pramono Anung soal Rapat Kabinet: Presiden Tak Suka Menteri "Ngomong" Terlalu Lama

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung membagikan cerita tentang "dapur kabinet" Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Cerita itu dibagikannya dalam tayangan perdana Podcast Kabinet dan Sekretariat Kabinet (Podcabs) yang ditayangkan YouTube Sekretariat Kabinet dan Spotify.

Dalam podcast yang dipandu oleh Staf Khusus Milenial Putri Tanjung itu, Pramono menyampaikan salah satu fungsi utama Setkab adalah mengelola penyelenggaraan sidang kabinet dan termasuk rapat terbatas (ratas), yang merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan pada kabinet pemerintahan di Indonesia.

“Semua keputusan (diambil) di sidang kabinet. Termasuk mulai dari urusan vaksin, urusan evaluasi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), itu semuanya oleh Presiden diputuskan dalam Sidang Kabinet,” ujar Pramono.

Baca juga: Presiden Gelar Dua Ratas untuk Antisipasi Mobilitas Nataru, Ini Penjelasan Moeldoko

Dia menuturkan, dalam sidang kabinet para menteri akan memaparkan usulan kebijakan untuk kemudian diputuskan oleh Presiden Jokowi.

Misalnya mengenai penetapan harga minyak goreng yang sempat naik.

“Presiden memutuskan harga minyak goreng, minyak curah menjadi Rp14.000, itu tentunya usulannya dari menterinya, dan menterinya kemudian menyampaikan di dalam sidang kabinet, dalam ratas,” ungkapnya.

Pramono lantas menjelaskan lebih rinci mengenai proses pengambilan keputusan di sidang kabinet.

Pertama, secara berkala pihaknya akan mengusulkan materi sidang kabinet kepada Presiden Jokowi.

Topik pembahasan yang sudah disetujui presiden kemudian akan diagendakan untuk dibahas dalam sidang kabinet.

“Presiden sudah setuju misalnya minggu ini satu, dua, tiga, empat, lima (topik) yang dirapatkan, itu kemudian langsung kita persiapkan. Setelah itu presiden akan memberikan arahan di dalam ratas itu,” terangnya.

Pramono menegaskan, pihaknya berperan sebagai "ketua kelas" dalam kabinet pemerintahan.

Dalam penyelenggaraan sidang kabinet, dia menentukan para menteri yang dapat menyampaikan paparan beserta alokasi waktu pemaparan berdasarkan prioritas substansinya.

“Kalau topiknya menarik, itu yang daftar (untuk presentasi) bisa puluhan. Padahal waktunya yang kita kasih kesempatan mungkin hanya empat hingga orang," kata Pramono.

"Itu harus kita pilih. Kita harus tahu menteri mana yang substansinya lebih dibutuhkan oleh Presiden, based on priority,” jelasnya.

Baca juga: Kasus Covid-19 Meningkat, Presiden Jokowi Disebut Batal Hadiri HPN di Kendari