Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Saidiman Ahmad
Peneliti Politik dan Kebijakan Publik

Peneliti Politik dan Kebijakan Publik Saiful Mujani Research and Consulting; Alumnus Crawford School of Public Policy, Australian National University.

Daya Tonjok Pembaruan Nurcholish Madjid

Kompas.com - 06/02/2022, 14:08 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

HIMPUNAN Mahasiswa Islam (HMI), di mana Nurcholish Madjid aktif di dalamnya, adalah organisasi yang melahirkan banyak intelektual Islam baru yang menyoroti cara pandang kelompok modernis tentang hubungan negara dan agama.

Baca artikel sebelumnya: HMI dan Modernisasi Nurcholish Madjid

Kelompok intelektual baru yang dilahirkan HMI ini antara lain adalah mereka yang terkumpul dalam kelompok studi mahasiswa Limited Group di Yogyakarta yang terdiri dari M. Dawam Rahardjo, Djohan Effendi, Ahmad Wahid, Kuntowidjoyo, dan lain-lain.

Sementara dari HMI Jakarta muncul nama Nurcholish.

M. Dawam Rahardjo, misalnya, menyatakan bahwa walaupun Islam memiliki ajaran-ajaran terkait persoalan sosial-politik, dia pada dirinya bukan sebuah ideologi.

Karena itu, menurut Dawam, apa yang disebut sebagai ideologi Islam tidak pernah ada.

Demikian pula dengan Djohan Effendi, aktivis HMI yang lain, dalam pelbagai kesempatan juga menyatakan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah mempromosikan suatu sistem politik negara Islam.

Pandangan aktivis muda HMI tahun 1960-an yang datang dari Yogyakarta ini, menurut Bahtiar Effendi (Islam dan Negara, 2009), bisa disimplifikasi dalam empat isu utama.

Pertama, mereka percaya bahwa tidak ada bukti yang kuat dari dua sumber ajaran Islam, Quran dan sunnah, yang secara tegas memerintahkan umat Islam untuk mendirikan negara Islam.

Kedua, mereka menerima pandangan bahwa Islam memberi seperangkat prinsip sosial-politik.

Ketiga, Islam dipahami sebagai agama yang universal dan kekal. Karena itu, Islam tidak bisa direduksi ke dalam pemahaman formal dan legalnya saja.

Ia harus mendorong suatu sikap dan pemahaman yang lebih luas.

Keempat, mereka sangat dan tetap percaya bahwa hanya Allah yang mengetahui kebenaran mutlak.

Karena itu tidak boleh ada individu atau kelompok masyarakat yang bisa mengambil peran otoritas itu.

Gerakan pembaruan yang sudah dimulai dari para aktivis HMI Yogyakarta itu kemudian menjadi lebih luas oleh prakarsa Nurcholish Madjid di Jakarta.

Posisi Cak Nur sebagai ketua umum HMI dua periode (1966-1969 dan 1969-1971) membuat gerakan pembaruan memiliki fondasi dan gerbong, terutama di kalangan mahasiswa Islam, yang cukup kokoh.

HMI adalah organisasi massa mahasiswa terbesar di Indonesia. Ajaran-ajaran Cak Nur, terutama yang tertuang dalam Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NDP) menjadi materi pengkaderan utama yang dilakukan oleh HMI sampai sekarang.

Pidato 1970

Moment terpenting yang menandai gerakan pembaruan Islam Nurcholish Madjid terjadi pada tanggal 3 Januari 1970.

Pada acara silaturahmi empat organisasi, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Pemuda Islam (GPI), Pelajar Islam Indonesia (PII), dan Persatuan Sarjana Muslim Indonesia (Persami) di Gedung Pertemuan Islamic Research Centre, Jakarta, Nurcholish Madjid menyampaikan pidato berjudul “Keharusan Pembaruan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat.”

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com