Kemenhub Diminta Usut Kasus Pengusiran Pesawat Susi Air di Malinau

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama menyesalkan peristiwa pengusiran pesawat Susi Air oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau yang dapat merugikan dan mengganggu layanan penerbangan bagi masyarakat Malinau.

Suryadi juga meminta Kementerian Perhubungan untuk mengusut tuntas kasus ini dan memprosesnya secara hukum apabila ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

"F-PKS meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk mengusut tuntas kasus pengusiran secara paksa pesawat Susi Air oleh Satpol PP Kabupaten Malinau ini dan meminta kepada pihak terkait untuk memproses secara hukum apabila dalam kejadian tersebut terdapat unsur pelanggaran," kata Suryadi dalam keterangan tertulis, Jumat (4/2/2022).

Baca juga: Pesawat Susi Air Diusir dari Hanggar Malinau, Wagub Kaltara: Pemda Punya Alasan, Tak Etis Mengungkapkannya

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, Satpol PP tidak berwenang untuk memindahkan pesawat karena Satpol PP tidak memiliki wilayah kerja di area bandara.

Ia mengatakan, UU Penerbangan telah mengatur bahwa seluruh kegiatan di bandara harus diatur dan diawasi oleh Otoritas Bandara.

Suryadi melanjutkan, tindakan Satpol PP Malinau juga tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 344 UU Penerbangan yang melarang setiap orang melakukan tindakan melawan hukum yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara.

Tindakan tersebut antara lain berupa menguasai secara tidak sah pesawat udara yang sedang terbang atau yang sedang di darat, serta masuk ke dalam pesawat udara, daerah keamanan terbatas bandar udara, atau wilayah fasilitas aeronautika secara tidak sah.

Baca juga: Duduk Perkara Pengusiran Pesawat Susi Air dari Hanggar Bandara Malinau

Selain itu, Suryadi juga menyoroti adanya pesawat yang masih dalam tahap perbaikan dan kemudian pesawat-pesawat tersebut ditempatkan di luar hanggar tanpa atap pada saat pengusiran terjadi.

"Maka hal ini tidak sesuai dengan aturan terkait pemindahan pesawat terbang yang memiliki standard operasi dan prosedur tertentu dan harus dilakukan oleh personil yang memiliki sertifikasi di bidangnya," kata Suryadi.

Sebelumnya diberitakan, pesawat milik Susi Air dikeluarkan paksa dari hanggar di Bandara Robert Atty Bessing Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Rabu (2/2/2022).

Dalam video yang diunggah pemilik Susi Air, yaitu Susi Pudjiastuti, lewat akun Twitter-nya, tampak pemindahan paksa itu melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja.

Baca juga: Susi Air: Pengusiran Paksa Pesawat Dikhawatirkan Ganggu Pelayanan Masyarakat Malinau dan Sekitarnya

Kepala Satpol PP Pemadam Kebakaran dan Linmas Kabupaten Malinau Kamran mengatakan, timnya hanya menjalankan perintah atasan.

Dia menerangkan, Satpol PP sudah mendapat izin dari pengelola bandara sebelum pesawat itu dikeluarkan dari hanggar.

Sementara, Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau Ernes Silvanus menyatakan, dikeluarkannya pesawat Susi Air dari hanggar Bandara Robert Atty Bessing dilaksanakan sesuai dasar.

Sebelumnya, tutur Ernes, pemerintah daerah sudah menyurati PT ASI Pudjiastuti Aviation untuk segera mengosongkan hanggar yang merupakan aset Pemkab Malinau.

Ernes mengungkapkan, pemerintah daerah (pemda) berpedoman pada klausul perjanjian sewa-menyewa tahun 2021 antara Pemkab Malinau dengan pihak Susi Air.

Dalam Pasal 9, terang Ernes, disebutkan bahwa pemberitahuan disampaikan paling lambat 14 hari sebelum masa kontrak berakhir.

Surat yang dikeluarkan tanggal 9 Desember 2021 telah diajukan sekitar 3 minggu 3 hari sebelum perjanjian sewa hanggar berakhir.