Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Hati-hati Pinjam ke Bank, Jangan Dipakai untuk Kemewahan

Kompas.com - 03/02/2022, 19:36 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat agar memiliki perhitungan yang cermat apabila hendak mengajukan pinjaman ke bank. Terlebih, bila dalam pengajuan pinjaman itu menggunakan sertifikat tanah sebagai agunan atau jaminannya.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat di Lapangan Sudirman, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Kamis (3/2/2022). 

"Hati-hati kalau pinjam ke bank, pas keluar uangnya enak banget. Wah dapet sertifikat (tanah), lalu masukkan ke bank dapat Rp 600 juta," kata Jokowi seperti dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

"Lalu yang Rp 300 juta beli mobil dulu, yang Rp 300 juta lagi untuk usaha. Nah, begitu 6 bulan enggak bisa nyicil (pinjaman), mobil enggak bisa nyicil, hati-hati," imbuh Presiden.

Baca juga: Jokowi Singgung Penerbitan Sertifikat Tanah yang Sempat Lama: Bisa Nunggu 160 Tahun

Menurut Jokowi, perlu kalkulasi matang sebelum mengajukan pinjaman ke bank. Ia pun mewanti-wanti agar masyarakat yang hendak melakukan pinjaman, untuk menggunakan uang hasil pinjaman itu sebagai modal usaha, modal kerja, maupun investasi mesin yang pada akhirnya mendorong produktivitas masyarakat.

"Jangan sekali-kali dipakai untuk barang-barang kemewahan. Kalau enggak bisa nyicil saya jamin sulit. Harus untuk hal-hal yang produktif," tegasnya.

Ihwal sertifikat tanah, Kepala Negara berpesan agar masyarakat dapat membuat salinan sertikiat tersebut dan menyimpannya di tempat yang aman. Pasalnya, sertifikat tanah merupakan salah satu barang berharga.

Presiden kemudian menyinggung betapa sulitnya memperoleh sertikat tanah.

Pada tahun 2017, saat itu pemerintah hanya mampu menerbitkan sekitar 500.000 sertifikat tanah per tahun untuk masyarakat. Secara keseluruhan, baru 46 juta lahan yang telah terbit sertifikatnya. 

Baca juga: Saat Jokowi Bertemu Anak-anak Pandai Matematika di Humbang Hasundutan

Masih ada, kata Jokowi, sekitar 80 juta lahan yang belum terbit sertifikatnya.

"Berarti bapak mensertifikat nunggu 160 tahun. Sebab setahun hanya 500.000 dan yang harus disertifikatkan 80 juta. Jadi 160 tahun nunggu," ucap Presiden.

"Ada yang mau nunggu 160 tahun tunjuk jari? Saya beri sepeda tapi nunggu 160 tahun mau enggak? Siapa yang mau ?" imbuh dia yang disambut tawa masyarakat.

Berkaca dari sana, ia menekankan pentingnya penerbitan sertifikat tanah. Dalam setahun terakhir, tak kurang dari 8 juta sertifikat tanah yang diterbitkan pemerintah. 

Ia pun menargetkan agar proses penerbitan sertifikat ini dapat naik jumlahnya dari tahun ke tahun.

"Targetnya saya naikkan terus 9 juta, naik lagi kemarin pandemi turun lagi. Tapi 8 juta gede banget dibandingkan 500.000," ungkapnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com