JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) memuji Presiden Joko Widodo sebagai presiden yang paling serius ingin menemui rakyat-rakyatnya. Pujian diberikan JK usai satu tahun lalu menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Jokowi saat ini.
Polemik pertanyaan JK yang mengesankan pemerintah sulit dikritik berawal dari pernyataan Presiden Jokowi yang meminta masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik dan masukan terhadap kerja-kerja pemerintah.
Hal ini Jokowi sampaikan dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2/2021).
"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi. Dan para penyelenggara layanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," kata Jokowi.
Pernyataan Jokowi kemudian mendapat respons dari JK, yang merupakan wakilnya di periode pertama memimpin Indonesia.
Baca juga: JK Dukung Pemindahan Ibu Kota: Memberikan Otonomi Lebih Baik
Dilansir dari KOMPAS.TV, JK mempertanyakan bagaimana cara mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Pernyataan JK disampaikan dalam acara "Mimbar Demokrasi Partai Keadilan Sejahtera" pada 12 Februari 2021.
Saat itu, JK menyampaikan bahwa memang perlu ada kritik kepada pemerintah sebagai bagian pelaksanaan demokrasi. Oleh karenanya, ia menilai PKS sebagai partai oposisi memiliki kewajiban mengkritik pemerintah sebagai bagian dari memberikan kontribusi.
Respons JK itu akhirnya menuai polemik. Mulai dari Menko Polhukam Mahfud MD, Jubir Istana Fadjroel Rachman, hingga tokoh-tokoh pendukung Jokowi memberikan sanggahan.
Bahkan sebagian orang menilai pertanyaan JK sebagai bagian dari provokasi. JK kemudian kembali memberi tanggapan.
Menurut JK, tudingan pertanyaannya sebagai bagian provokasi adalah sebuah pandangan sempit.
Baca juga: Jokowi Bertemu Jusuf Kalla di Gedung Agung Yogyakarta, Mengobrol Selama Sejam
Dalam tayangan Kompas TV bertajuk "Ketika Jokowi Minta Dikritik" yang ditayangkan Rabu (17/2/2021), JK mengatakan apa yang dia tanyakan merupakan hal yang wajar dalam konteks memberi kritik terhadap pemerintah.
Menurut JK, pertanyaan itu ia ajukan untuk mengetahui batasan-batasan dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah.
"Orang perlu mengetahui apa yang bisa, apa yang tidak bisa dalam (memberi) kritik itu. Jadi karena itulah maka saya bertanya, pertanyaan biasa sebenarnya," ujar JK.
Tokoh senior Partai Golkar itu pun menilai, selama ini banyak orang yang takut menyampaikan kritik. Hal tersebut, kata JK, karena mereka tidak mengetahui batasan-batasan yang ada dalam memberikan kritik kepada pemerintah.