Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Turis Asing Merasa Ditipu Hotel Karantina, Sandiaga Uno: Kita Harap Tak Ada Pihak Ambil Keuntungan

Kompas.com - 31/01/2022, 09:30 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno berharap tidak ada pihak yang sengaja memanfaatkan situasi pandemi untuk meraup keuntungan.

Hal itu ditekankan menyusul mengemukanya kabar bahwa seorang wisatawan mancanegara (wisman) asal Ukraina merasa ditipu oleh pihak hotel usai menjalani karantina pelaku perjalanan internasional.

"Kita harapkan bahwa tidak ada pihak yang mengambil keuntungan," kata Sandiaga Uno dalam tayangan Kompas Siang, dikutip YouTube Kompas TV, Minggu (30/1/2022).

Baca juga: Sandiaga Uno Dapat Aduan Soal Mafia Karantina Hotel, PHRI Sebut Ada Salah Pengertian

Sandiaga menegaskan, ia tak segan menindak pihak hotel jika terbukti melakukan pelanggaran atau kecurangan terhadap tamu karantina.

Menurut dia, tindakan tegas itu dapat berwujud mengeluarkan hotel tersebut dari daftar tempat hotel karantina.

"Kami akan tindak tegas jika ini sudah sampai pada titik yang tentunya perlu diambil suatu kebijakan," ujarnya.

Ia pun mencontohkan, beberapa penyedia jasa hotel pun sudah ada yang diberikan peringatan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) karena melakukan kesalahan.

"Bukan hanya peringatan, tapi tindakan tegas untuk dikeluarkan dari list yang bisa menyediakan fasilitas karantina," tambah dia.

Baca juga: Sandiaga Uno Terima Laporan WN Ukraina Merasa Ditipu saat Karantina di Hotel di Jakarta

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu juga menanggapi adanya pernyataan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) yang menilai bahwa persoalan wisatawan Ukraina itu sejatinya kesalahpahaman komunikasi.

Menurut Sandi, jika terjadi miskomunikasi, maka dapat diselesaikan dengan cara memberikan pelayanan yang lebih baik ke depannya.

"Selalu kami tekankan bahwa di era keterbukaan seperti ini, jika ada miskomunikasi antara penyedia jasa dan pelaku perjalanan, bisa diselesaikan salah satunya dengan mengedepankan pelayanan yang terbaik dan pengendalian Covid-19," tekan dia.

Lebih jauh, ia kembali menegaskan kepada semua pihak agar tidak mencoba mengambil untung, mengingat situasi sulit tengah dirasakan pelaku industri di masa pandemi.

Untuk itu, dia mengatakan bahwa Kemenparekraf akan terus mengungkap apabila terjadi persoalan yang melibatkan antara penyedia jasa dan wisatawan di Tanah Air.

Utamanya, kata dia, mengenai prosedur resmi terkait karantina pelaku perjalanan internasional.

"Kami akan terus melakukan komunikasi, advokasi dan menghubungkan dengan pihak terkait agar adanya kejelasan mengenai prosedur karantina ini," katanya.

Baca juga: PHRI Klarifikasi soal Dugaan Kecurangan Hotel Karantina: Ada Salah Pengertian

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com