Sinyal-sinyal Jokowi dan PDI-P ke Ahok soal Kepala Otorita IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosok calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) "Nusantara" masih menjadi tanda tanya.

Pada Maret 2020 lalu, Presiden Joko Widodo sempat menyebutkan sederet nama yang dinilai potensial memimpin pemerintahan ibu kota baru, mulai dari mantan kepala daerah hingga eks menteri.

Baca juga: Nama Ahok Masuk Bursa Pimpin IKN, PKS Ingatkan Jokowi Hal-hal Ini

Nama-nama itu yakni, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mantan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro, dan mantan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA) Tumiyana.

"Kandidat memang banyak. Satu, Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiyana, empat Pak Azwar Anas," ungkap Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020).

Namun, belum lama ini, Jokowi mengungkap kriteria baru Kepala Otorita, yakni pernah memimpin daerah dan berlatar belakang arsitek.

"Paling tidak pernah memimpin daerah dan punya background arsitek," kata Jokowi saat bertemu dengan beberapa pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/1/2022), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Dengan kriteria tersebut, dugaan publik mengerucut pada empat sosok yakni Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mantan Wali Kota Surabaya yang kini menjabat Menteri Sosial Tri Rismaharini, Wali Kota Makassar Danny Pomanto, dan Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Keempatnya punya pengalaman memimpin daerah dan berlatar arsitek.

Dengan kriteria baru itu, peluang empat nama yang di awal sempat disebutkan Jokowi potensial menjadi Kepala Otorita IKN menurun. Sebab, keempat nama itu tak berlatar belakang arsitek.

Baca juga: Jokowi Dialog dengan Mega soal Calon Kepala Otorita IKN, Singgung Nama Ahok

Namun, Ahok dan Azwar Anas setidaknya memenuhi satu kriteria, yakni pernah memimpin suatu daerah.

Meski begitu, sinyal PDI-P terkait hal ini nampaknya lebih kencang mengarah pada Ahok. Alih-alih Risma atau Azwar Anas yang juga kader PDI-P, nama Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) itu lebih dipertimbangkan.

Dialog Jokowi-Mega singgung nama Ahok

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, nama calon Kepala Otorita IKN terus didialogkan Jokowi dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Hasto mengklaim, partainya punya daftar nama potensial yang memenuhi syarat Kepala Otorita IKN yang ditetapkan Jokowi.

Syarat itu yakni pernah menjabat sebagai kepala daerah dan berlatar belakang arsitek.

Nama Ahok pun dinilai memenuhi syarat tersebut lantaran memiliki rekam jejak kepemimpinan yang cukup baik selama menjabat sebagai wakil gubernur dan gubernur DKI Jakarta.