Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DCA Sempat Jadi Dalih Pesawat Tempur Singapura Sering "Nyelonong" Masuk ke Wilayah RI

Kompas.com - 28/01/2022, 10:47 WIB
Elza Astari Retaduari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia dan Singapura kembali meneken perjanjian pertahanan terkait "peminjaman" wilayah latihan militer, setelah di tahun 2007 perjanjian yang sama tak diratifikasi.

Perjanjian yang dimaksud adalah Defence Cooperation Agreement (DCA), yang mengizinkan pesawat tempur Singapura menggunakan ruang udara tertentu Indonesia, untuk latihan.

Sebenarnya, perjanjian serupa pernah dilakukan di era Presiden Soeharto tepatnya tahun 1996 hingga 2001. Setelah tak diperpanjang lagi, kesepakatan yang sama sempat digagas di tahun 2007.

Baca juga: Kesepakatan DCA Buat Pesawat Tempur Singapura Bisa Numpang Latihan di Langit RI

Perjanjian ini satu paket dengan kesepakatan mengenai flight information region (FIR) dan ekstradisi buronan, sama seperti yang baru diteken Selasa (25/1/2022) lalu di Bintan, Kepulauan Riau.

Dikutip dari tniad.mil.id, pesawat militer Singapura kerap masuk ke wilayah Indonesia sekalipun perjanjian military training area (MTA) yang tertuang dalam DCA sudah habis dan belum jadi terlaksana kembali akibat gagal diratifikasi pada 2007.

Pada DCA 1996-2001, MTA terbagi menjadi dua yakni MTA 1 dan MTA 2.

Baca juga: Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

MTA 1 yang bisa digunakan pesawat tempur Singapura berlatih ada di wilayah udara Sumatera, sementara MTA 2 ada di wilayah Kepri, tepatnya di Pulau Bintan.

Pada tahun 2015, Komandan Lanud Tanjung Pinang yang saat itu dijabat oleh Letkol Pnb I Ketut Wahyu Sanjaya mengatakan, Singapura sering berlatih di MTA secara ilegal. Militer Singapura menjadikan DCA sebagai dalih, padahal belum ada keputusan untuk mempepanjang setelah kesepakatan tak diratifikasi.

Singapura juga menyatakan daerah tersebut sebagai daerah berbahaya atau danger area. Bahkan akibat hal ini, Singapura sering melarang pesawat militer Indonesia untuk terbang di daerah yang diklaim sebagai MTA itu.

"Sebagian menara Singapura sudah merasa itu daerah dia, kadang-kadang kita lewat diingatkan ini adalah wilayah DCA, tidak boleh lewat," ujar Jenderal Gatot Nurmantyo tahun 2015 saat menjadi Panglima TNI.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com