JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Rahmat Hidayat Pulungan mengingatkan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) agar tidak melupakan sejarah bahwa partai tersebut lahir dari rahim PBNU.
Hal ini terkait dengan konsolidasi politik PKB beberapa waktu lalu, di mana Perwakilan Cabang NU (PCNU) dan Majelis Wakil Cabang (MWC) NU hadir di dalamnya.
Konsolidasi tersebut terjadi di Jawa Timur, tepatnya di Banyuwangi dan Sidoarjo. Diketahui, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendatangi Banyuwangi dan Sidoarjo dalam safari politiknya unuk menjadi calon presiden.
Dalam akun Twitter dia, Cak Imin bahkan memamerkan dukungan dari Nahdliyin Sidoarjo.
“Ini kok lama-kelamaan kita lihat semakin salah menempatkan dirinya di depan PBNU. PKB seolah-olah lebih hebat dan berjasa dari NU,” ujar Rahmat dalam keterangan tertulis, Rabu (26/1/2022).
Baca juga: PBNU Panggil PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis
Agenda konsolidasi politik itu pun berujung pemanggilan terhadap PCNU Sidoarjo dan Banyuwangi oleh Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.
Pemanggilan itu disebut untuk meminta klarifikasi langsung dari kedua perwakilan cabang mengenai konsolidasi politik itu.
Terlebih, PBNU era Gus Yahya saat ini menegaskan akan mengambil jarak dengan kepentingan politik praktis serta menegaskan bahwa PBNU tidak boleh menjadi alat politik mana pun, termasuk PKB.
Baca juga: PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi
Itu sebabnya, konsolidasi politik terhadap PKB di mana PCNU dilibatkan di dalamnya, menjadi bermasalah.
“PKB justru langsung masuk ke PCNU atau MWC NU tanpa mendahulukan etika, permisi atau kulo nuwon kepada pimpinan Nahdlatul Ulama,” sebut Rahmat.
“Ini menunjukkan PKB ingin mengerdilkan NU dan PBNU. Cara berorganisasi yang salah kaprah seperti ini harus diingatkan,” kata dia.
Sejak 1984, NU telah mendeklarasikan diri untuk “kembali ke khittah 1926” sehingga keluar dari arena politik praktis.
Baca juga: Hikmahanto Beberkan Kejanggalan Klaim Pemerintah Sudah Kuasai FIR dari Singapura
Namun, begitu Soeharto runtuh dan Era Reformasi dimulai, terdapat keinginan besar warga nahdliyyin untuk memiliki wadah menyalurkan aspirasi politik.
PBNU harus berhati-hati karena NU tidak boleh lagi terkait langsung dengan politik praktis, termasuk partai politik, sesuai hasil Muktamar ke-27 di Situbondo tahun 1984 itu.
Pada akhirnya, sejumlah tokoh NU di antaranya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Mustofa Bisri, dll mendeklarasikan pendirian PKB untuk wadah aspirasi tersebut, tetapi PKB bukan sebagai partai politik NU. Deklarasi dilakukan di rumah Gus Dur.
Dalam perkembangannya, terjadi dualisme dalam internal PKB yang berujung didepaknya Gus Dur oleh Ketua Umum PKB saat ini Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. PKB versi Cak Imin kemudian diakui negara sebagai PKB yang “sah”.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.