Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Minta Pemda Jabodetabek Kompak Cegah Penularan Covid-19

Kompas.com - 21/01/2022, 16:56 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta pemerintah daerah di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) kompak dalam mencegah penularan Covid-19. 

Wiku mengatakan, kekompakan tersebut perlu dilakukan mengingat besarnya importasi kasus Covid-19 di satu kawasan aglomerasi tersebut akibat mobilitas yang tinggi.

"Untuk itu dimohon gubernur, wali kota maupun bupati, khususnya pada provinsi yang sedang mengalami kenaikan kasus untuk terus memantau kondisi kasus dan mengoptimalisasi koordinasi dalam pengendalian Covid-19," kata Wiku dalam keterangan melalui laman Covid19.go.id, Jumat (21/1/2022).

Baca juga: Satgas: 20 Persen Jemaah Umrah yang Kembali Terdeteksi Positif Covid-19

Wiku mencontohkan, saat ini DKI Jakarta berada dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 sehingga pengendalian Covid-19 menyesuaikan ketetapan level tersebut.

Ia mengatakan, kondisi di ibu kota sangat memengaruhi sejumlah daerah lain yang masuk aglomerasi yakni yang masuk kawasan Jabodetabek.

"Maka perlu adanya kekompakan antar Pemerintah Daerah untuk mengupayakan strategi pencegahan penularan kasus," ujarnya.

Di samping itu, Wiku mengungkapkan, fasilitas isolasi dan karantina terpusat di Indonesia saat ini tersebar di berbagai lokasi.

Baca juga: Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Berdasarkan data per 20 Januari 2022, fasilitas karantina terpusat tersebar di wisma dan hotel.

Wiku mengatakan, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di Rusun Nagrak Cilincing yaitu 24,9 persen dari 7.040 tempat tidur yang tersedia.

"Kemudian Rusun Pasar Rumput Manggarai dengan BOR 58 persen dari 5.946 bed tersedia," ucapnya.

Terakhir, Wisma Atlet Pademangan dengan BOR 56,6 persen dari 5.796 tempat tidur yang tersedia, serta 134 hotel dengan total BOR 45,8 persen dan total kapasitasnya 16.513 kamar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com