Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Ingin Kerja Sama Pertahanan-Keamanan dengan Negara ASEAN Diperkuat

Kompas.com - 20/01/2022, 13:29 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengeluarkan atensi mengenai pentingnya peningkatan kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan dengan negara-negara ASEAN.

Selain itu, Prabowo juga menginginkan agar ada upaya peningkatan kerja sama di bidang yang sama dengan negara-negara lainnya.

"Dalam rangka menciptakan saling percaya, membangun kemampuan pertahanan, dan profesionalisasi TNI. Memperkuat industri pertahanan, serta menunjang diplomasi dan kebijakan luar negeri," ujar Prabowo saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Tahun 2022 pada hari kedua di Kemenhan, Jakarta, Kamis (20/1/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengingatkan supaya terjadi peningkatan kesiapan, profesionalisme pertahanan dan keamanan untuk penanganan terorisme, radikalisme, separatisme, bahaya laten yang ada, dan bencana alam.

Baca juga: Prabowo Pastikan Program Komponen Cadangan Akan Dilanjutkan Tahun Ini

Selain itu juga perlu ada peningkatan bantuan kemanusiaan dan tugas-tugas misi perdamaian dunia serta keadaan darurat lainnya, termasuk ancaman chemical, biological, radiological, nuclear, and explosive.

Di samping itu, Prabowo juga menyatakan, Indonesia harus bisa mewujudkan pembentukan satuan produksi pada satuan-satuan TNI yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan tugas TNI melalui operasi militer perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).

Baca juga: Di Hadapan Panglima-Kapolri, Prabowo Singgung Potensi Ancaman Militer Asing

Sejalan dengan itu, Prabowo menyatakan, Indonesia perlu menyiapkan wilayah pertahanan di pulau-pulau besar secara mandiri dengan penyiapan cadangan pangan, air, energi, dan sarana prasarana nasional lainnya.

Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pusat-pusat logistik pertahanan yang tersebar di seluruh Tanah Air.

"Kita harus memperkuat coastal missile defence system dan coastal surveillance system untuk melaksanakan pengendalian selat-selat strategis sesuai dengan adanya Alur Laut Kepulauan Indonesia I, II, dan III," tegas dia.

Baca juga: Ada Deklarasi Prabowo-Jokowi 2024, PDI-P Ingatkan Soal Taat Konstitusi

Prabowo menambahkan, Indonesia juga harus bisa mewujudkan sinkronisasi penataan ruang pertahanan.

Penataan ruang tersebut berupa ruang wilayah pertahanan, rencana rinci wilayah pertahanan, dan kawasan strategis nasional bagi kepentingan pertahanan dengan tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, dan kota.

Untuk itu, Prabowo menyatakan bahwa harus ada evaluasi dan perbaikan di seluruh jajaran satuan kerja Kemenhan dan TNI.

"Kita harus berani untuk mewujudkan reformasi birokrasi sesuai dengan ruang masing-masing," tegas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Nasional
Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Nasional
Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Nasional
Kasus Pengemudi Fortuner Pakai Palsu Pelat TNI: Pelaku Ditangkap, Dilaporkan ke Puspom dan Bareskrim

Kasus Pengemudi Fortuner Pakai Palsu Pelat TNI: Pelaku Ditangkap, Dilaporkan ke Puspom dan Bareskrim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com