Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Formasi Guru PPPK di Daerah Terpencil Sepi Peminat, Nadiem Sebut Masalahnya Bukan Hanya Uang

Kompas.com - 19/01/2022, 16:26 WIB
Ardito Ramadhan,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim mengatakan, rendahnya jumlah peminat guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di daerah terpencil tidak hanya disebabkan oleh soal materi.

Nadiem mengungkapkan, pihaknya sudah memberikan tunjangan khusus sebesar dua kali lipat bagi guru PPPK di daerah terpencil tetapi jumlah peminatnya tetap sedikit.

"Tapi tetap saja, bukan cuma uang ini masalahnya, seluruh disrupsi dari hidupnya, kualitas hidup itu buat orang-orang kita itu sangat penting, bukan hanya uang," kata Nadiem dalam rapat dengan Komisi X DPR, Rabu (19/1/2022).

Baca juga: Pemerintah Bakal Buka 758.018 Formasi Guru PPPK untuk 2022

"Mau ditawarin berapapun untuk dia tinggal di situ, banyak yang masih saja enggak mau," ujar Nadiem.

Nadiem mengakui, permasalahan tersebut rumit dan harus dipecahkan dari berbagai sudut.

Ia menyebutkan, Kemendikbud Ristek sedang mempertimbangkan skema pengiriman guru yang baru lulus pendidikan profesi guru (PPG) ke daerah terpencil.

"Salah satunya yang sedang kami pikirkan sebenarnya bagaimana sih kalau anak yang lulus-lulus PPG itu kalau bisa melakukan 1-2 tahun di daerah-daerah seperti ini sebagai awal dari karir dia, sama kayak dokter ada penugasan," kata Nadiem

Sebelumnya diberitakan, Kemendikbud Ristek mencatat 117.939 formasi guru PPPK yang tidak dilamar sama sekali.

"Kami juga melihat sebuah data yang menarik, yaitu ada 117.000 formasi lebih yang tidak dilamar sama sekali di tahap satu dan tahap dua," kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbud Ristek, Iwan Syahril.

Iwan menyebutkan, data tersebut menunjukkan adanya tren bahwa para guru tidak melamar ke daerah-daerah yang aksesnya terbatas atau terpencil.

Baca juga: Pemerintah Berencana Perbanyak PPPK di Formasi ASN

Dalam materi paparan Iwan, ada 79.937 formasi di daerah akses terbatas/terpencil yang tidak dilamar, 34.800 formasi di daerah dengan akses sangat mudah, dan 3.202 formasi di daerah dengan akses relatif mudah.

"Misalnya kalau DKI Jakarta misalnya, guru-guru di Kepulauan Seribu melamarnya di Jakarta Utara, atau yang di daerah desa melamarnya ke kota di wilayah kewenangan yang sama," ujar Iwan.

Padahal, menurut Iwan, para guru honorer mempunyai peluang besar untuk diangkat menjadi guru PPPK bila bersaing di formasi yang ada di daerah terpencil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com