Panglima TNI Tunggu Proses Hukum Terkait Kasus Proyek Satelit Militer Kemenhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan, Markas Besar (Mabes) TNI menunggu proses hukum terkait proyek satelit militer di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang tengah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

Andika mengatakan, penanganan kasus itu bukanlah menjadi leading sector TNI, sehingga dirinya masih menunggu proses hukum di Kejagung.

"Karena ini koneksitas, maka kami menunggu. Sehingga pada saat saya menghadap Bapak Jaksa Agung, intinya kami bukan lead sector dalam proses hukum koneksitas," ujar Andika di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Senin (17/1/2022).

Baca juga: Mahfud Minta Semua Pihak Tunggu Proses Hukum Terkait Kasus Proyek Satelit Militer Kemenhan

Ia memastikan bahwa akan menempuh langkah selanjutnya yang menjadi kewenangan TNI dalam kasus itu. Akan tetapi, hal itu bisa dilakukan apabila proses penyidikan di Kejagung sudah selesai.

"Saat nanti penyidik Kejaksaan Agung sudah menemukan, baru akan dikoordinasikan dengan kami yang menjadi kewenangan TNI," kata Andika.

Permasalahan proyek satelit itu berawal ketika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memenuhi permintaan Kemenhan untuk mendapatkan hak pengelolaan slot orbit 123 derajat bujur timur (BT) guna membangun Satkomhan.

Kemenhan kemudian membuat kontrak sewa Satelit Artemis milik Avanti Communication Limited pada 6 Desember 2015.

Kontrak itu dilakukan kendati penggunaan slot orbit 123 derajat BT dari Kemkominfo baru diterbitkan pada 29 Januari 2016.

Namun pihak Kemenhan pada 25 Juni 2018 mengembalikan hak pengelolaan slot orbit 123 derajat BT kepada Kemenkominfo.

Pada saat melakukan kontrak dengan Avanti pada 2015, Kemenhan ternyata belum memiliki anggaran untuk keperluan tersebut.