Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antisipasi Puncak Kasus Omicron, Wapres Minta Warga Tidak Pergi ke Luar Negeri Dulu

Kompas.com - 16/01/2022, 19:13 WIB
Tsarina Maharani,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta warga menunda perjalanan ke luar negeri. Menurut Ma'ruf, penularan kasus Covid-19 varian Omicron berbahaya.

"Disarankan untuk tidak pergi ke luar negeri saat ini. Karena sangat berbahaya," kata Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi, dalam keterangan pers secara daring, Minggu (16/1/12022).

Masduki mengatakan, berdasarkan hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo, puncak kasus varian Omicron diperkirakan akan terjadi pada akhir Februari sampai pertengahan Maret 2022.

Ia menuturkan, masyarakat dan pemerintah harus bersama-sama mengantisipasi agar lonjakan kasus akibat penularan varian Delta pada tahun lalu tidak terulang.

Baca juga: Kasus Harian Covid-19 Tembus 1.000, Luhut: Penegakan Prokes-Vaksinasi Itu Sangat Penting

"Kita harus mengantisipasi puncak omicron di akhir Februari dan pertengahan Maret. Kita berhati-hati agar tidak terjadi lagi seperti kasus di Juni dan Juli pada varian Delta," ujarnya.

Masduki mengungkapkan, dalam rapat terbatas, Ma'ruf sempat menyinggung soal pelaksanaan ibadah umrah.

Bertalian dengan situasi saat ini, keberangkatan jemaah umrah kemungkinan akan sangat dibatasi.

"Belum ada sebuah keputusan. Tapi kecenderungannya ke luar negeri, tentu termasuk umrah, sangat-sangat dibatasi," tuturnya.

Baca juga: Airlangga Sebut Jokowi Setuju Jumlah Penonton MotoGP Mandalika 100.000 Orang

Selain itu, sempat dibahas pula soal pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM). Menurut Masduki, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi fleksibel dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya lewat SKB 4 Menteri.

"Sifatnya mengikuti perkembangan Omicron. Kalau persoalannya semakin berbahaya, tentu tatap muka akan dibatasi. Tapi kalau memungkinkan, PTM akan terus dilanjutkan dengan persentase tertentu," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com