JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla menyatakan, untuk bisa meningkatkan kemakmuran secara adil dan merata, diperlukan pengelolaan pemerintahan yang baik.
Hal itu ia ungkapkan dalam diskusi publik Dies Natalis ke-24 Universitas Paramadina, Jumat (14/1/2022) malam.
"Upaya-upaya mencapai keadilan itu harus diikuti dan dilakukan dengan manajemen pemerintahan yang baik, itu juga menjadi pendorong utama di bidang ekonomi. Hanya itu yang bisa meningkatkan kemakmuran yang adil," kata JK.
Baca juga: JK: Negara akan Jadi Otoriter Jika Tak Ada Kritik Akademisi
Ia mengatakan, meski berarti pemerintah bersama dengan berbagai pihak melakukan berbagai upaya untuk kepentingan masyarakat, namun pada kenyataannya diskriminasi tetap ada.
"Kita bisa lihat dalam kenyataannya kehidupan masyarakat kita ada yang baik, ada yang kurang baik, atau bahkan sangat kurang mampu," ujar JK.
Di sisi lain, ia juga menilai ketidakadilan juga menyebabkan berbagai konflik besar yang terjadi di Indonesia.
Baca juga: Saat JK Analogikan NU seperti McDonalds, Muhammadiyah Holding Company...
JK mengatakan, selama lebih dari 70 tahun Indonesia berdiri, ada sekitar 15 konflik besar yang memakan lebih dari 1000 korban.
Dan dari 15 konflik tersebut, 11 di antaranya terkait dengan ketidakadilan baik di bidang sosial, politik, dan ekonomi.
"Itu semua sebabkan konflik, karena itu tujuan kita bernegara sesuai dengan apa yang kita selalu yakini dan lakukan ialah keadilan bagi seluruh masyarakat," tandas dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.