Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Meningkatkan Kemakmuran secara Adil Hanya Bisa Dicapai dengan Manajemen Pemerintahan yang Baik

Kompas.com - 14/01/2022, 23:16 WIB
Mutia Fauzia,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla menyatakan, untuk bisa meningkatkan kemakmuran secara adil dan merata, diperlukan pengelolaan pemerintahan yang baik.

Hal itu ia ungkapkan dalam diskusi publik Dies Natalis ke-24 Universitas Paramadina, Jumat (14/1/2022) malam.

"Upaya-upaya mencapai keadilan itu harus diikuti dan dilakukan dengan manajemen pemerintahan yang baik, itu juga menjadi pendorong utama di bidang ekonomi. Hanya itu yang bisa meningkatkan kemakmuran yang adil," kata JK.

Baca juga: JK: Negara akan Jadi Otoriter Jika Tak Ada Kritik Akademisi

Ia mengatakan, meski berarti pemerintah bersama dengan berbagai pihak melakukan berbagai upaya untuk kepentingan masyarakat, namun pada kenyataannya diskriminasi tetap ada.

"Kita bisa lihat dalam kenyataannya kehidupan masyarakat kita ada yang baik, ada yang kurang baik, atau bahkan sangat kurang mampu," ujar JK.

Di sisi lain, ia juga menilai ketidakadilan juga menyebabkan berbagai konflik besar yang terjadi di Indonesia.

Baca juga: Saat JK Analogikan NU seperti McDonalds, Muhammadiyah Holding Company...

JK mengatakan, selama lebih dari 70 tahun Indonesia berdiri, ada sekitar 15 konflik besar yang memakan lebih dari 1000 korban.

Dan dari 15 konflik tersebut, 11 di antaranya terkait dengan ketidakadilan baik di bidang sosial, politik, dan ekonomi.

"Itu semua sebabkan konflik, karena itu tujuan kita bernegara sesuai dengan apa yang kita selalu yakini dan lakukan ialah keadilan bagi seluruh masyarakat," tandas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com