Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Silang Pendapat Pimpinan-Anggota Komisi III Usai Komnas Perempuan Diusir dari Ruang Rapat

Kompas.com - 13/01/2022, 18:39 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kisruh pengusiran Komnas Perempuan dari ruang rapat Komisi III DPR pada pagi tadi ditanggapi berbeda oleh anggota komisi.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari sempat meminta pimpinan rapat, Wakil Ketua Komisi III Desmond Mahesa agar Komnas Perempuan kembali diperbolehkan masuk ruang rapat.

Hal tersebut diminta Taufik karena menilai, agenda rapat kali ini juga membahas soal anggaran Komnas Perempuan.

"Mungkin pimpinan berkenan juga saat ini bisa mengizinkan kembali Komnas Perempuan untuk hadir dalam kesempatan hari ini, pimpinan," kata pria yang akrab disapa Tobas itu dalam rapat, Kamis (13/1/2022).

Baca juga: Saat Pimpinan Komisi III Usir Komnas Perempuan yang Datang Rapat Terlambat...

Sebelumnya, Desmond meminta agar jajaran Komnas Perempuan keluar dari ruang rapat lantaran datang terlambat. Hal ini terjadi di tengah-tengah Desmond menanggapi paparan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik.

Menanggapi Tobas, Desmond mengatakan bahwa Komnas Perempuan sejatinya tidak disebut dalam undangan rapat. Hanya saja, Komnas Perempuan merupakan satu badan dengan Komnas HAM sehingga perlu hadir pula.

Namun, kenyataannya adalah Komnas Perempuan datang terlambat. Desmond menyayangkan hal itu terjadi.

Baca juga: Komnas Perempuan Sebut Setiap 2 Jam Ada 3 Perempuan Indonesia Jadi Korban Kekerasan Seksual

"Sebenarnya, Pak Taufik. Komnas Perempuan itu dalam agenda kita, yang kita undang, tidak ada. Cuma, satu badan sama Komnas HAM. Rapat kita jam 10, mereka datang hampir jam 11," sesal politikus Gerindra itu.

Menurutnya, apabila ia membiarkan Komnas Perempuan yang datang terlambat dalam rapat, justru akan menjadi preseden buruk.

Padahal, lanjut dia, Komisi III ingin membuat suasana, harapan dan pemikiran-pemikiran baru agar tercipta iklim bermitra yang baik.

"Jadi bukan saya, bukan apa-apa, ini mendisiplinkan saja," tuturnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com