Menpan RB Terbitkan Aturan yang Batasi ASN dan Keluarga Bepergian ke Luar Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Negeru bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Masa Pandemi Covid-19.

SE itu diterbitkan pada 13 Januari 2022. Dalam edaran itu, Menpan RB meminta pegawai ASN dan keluarga membatasi kegiatan bepergian ke luar negeri untuk berlibur selama masa pandemi Covid-19.

Namun, ASN tetap dapat melaksanakan perjalanan dinas luar negeri (PDLN) dengan ketentuan. Ketentuannya yakni, pejabat pembina kepegawaian agar mempertimbangkan pelaksanaan PDLN secara selektif dan memprioritaskan pada kegiatan esensial yang tidak dapat diwakilkan.

Baca juga: 46 Hotel di Jakarta Pusat Bakal Jadi Tempat Karantina Pelaku Perjalanan Luar Negeri

Ketentuan kedua, ASN yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri telah memperoleh surat tugas yang ditandatangani pejabat pembina kepegawaian atau pejabat pimpinan tinggi di lingkungan instansinya.

Surat edaran itu juga menjelaskan bahwa ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar negeri selain PDLN terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang di lingkungan instansinya.

Selain itu, ASN yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar negeri untuk kepentingan dinas luar negeri yang esensial sebagaimana dimaksud agar selalu memperhatikan dan mematuhi tiga hal, yaitu:

a). Protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

b). Petunjuk pelaksanaan perjalanan internasional pada masa pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan

c). Kebijakan mengenai pintu masuk (entry point), tempat karantina dan kewajiban pemeriksaan Covid-19 bagi warga negara Indonesia pelaku perjalanan luar negeri yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Selain itu, dalam rangka menjamin terlaksananya surat edaran itu,  pejabat pembina kepegawaian pada Instansi pemerintah diminta melakukan dua hal.

Pertama, menetapkan pengaturan teknis internal dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan di lingkungan instansi masing-masing dengan mengacu pada hal-hal yang disebutkan dalam SE ini.

Baca juga: Pelaku Perjalanan Luar Negeri Jadi Penyebab Kenaikan Kasus Covid-19

Kedua, memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai ASN yang melanggar hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Edaran itu mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan hasil evaluasi lebih lanjut sesuai dengan status perkembangan penyebaran Covid-19 di Indonesia.