Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Sebut Masyarakat di Papua Akan Dibina dalam Operasi Damai Cartenz

Kompas.com - 12/01/2022, 19:58 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri akan menyasar masyarakat sebagai target utama pembinaan yang akan dilakukan dalam operasi Damai Cartenz 2022 di Papua.

Operasi Damai Cartenz merupakan perubahan dari Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawi yang merupakan tim gabungan TNI-Polri yang bertugas menangani situasi keamanan di wilayah Papua.

"Sebagai target operasi, maksudnya target pembinaan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, Rabu (12/1/2022).

Baca juga: Polri Ubah Satgas Nemangkawi Jadi Damai Cartenz, Utamakan Cara Persuasif dan Preemtif

Menurut Ramadhan, operasi Damai Cartenz akan melakukan kegiatan yang bertujuan menyejahterakan masyarakat.

Operasi itu, lanjut dia, juga akan fokus melakukan pembinaan yang disebut sebagai pendekatan pembinaan masyarakat (binmas) noken.

"Jadi ada upaya-upaya Polri bersama masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tujuannya menyejahterakan masyarakat. Namanya itu binmas noken atau pendekatan kepada masyarakat," ujar dia.

Ramadhan menambahkan, operasi Damai Cartenz juga akan menerapkan upaya penegakan hukum (gakkum). Namun, Ramadhan menekankan, upaya preventif akan lebih diutamakan daripada penegakan hukum.

"Didukung fungsi lain yakni preventif, Sabhara, dan penegakan hukum (gakkum). Jadi, gakkum itu sebagai fungsi pendukung," ucap Ramadhan.

Operasi Damai Cartenz ini akan berlaku saat berakhirnya operasi Nemangkawi pada 25 Januari 2022.

Catatan redaksi: Artikel ini telah mengalami perubahan judul setelah narasumber menyampaikan klarifikasi. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com