Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: 13,6 Juta Warga di Jawa-Bali Belum Divaksin Covid-19

Kompas.com - 10/01/2022, 17:14 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap, ada 13,6 juta warga di Jawa-Bali yang belum menerima vaksinasi Covid-19. Angka ini setara dengan 9 persen.

"Masih ada 13,6 juta di Jawa-Bali atau 9 persen yang belum terlindungi. Jadi ini angka tidak kecil," kata Luhut dalam konferensi pers daring, Senin (10/1/2022).

Luhut mengatakan, di Jawa-Bali, terdapat 2 kabupaten/kota yang capaian vaksinasi dosis pertamanya masih di bawah 50 persen.

Sementara, untuk vaksinasi anak, di Jawa-Bali angkanya mencapai 36 persen.

Baca juga: Capaian Vaksinasi Tidak Merata, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Pemberian Vaksin Booster

Pemerintah, kata Luhut, terus mendorong percepatan vaksinasi di berbagai wilayah, utamanya yang capaian vaksin dosis pertamanya masih di bawah 50 persen.

Apalagi, kata dia, sejumlah pasien yang dinyatakan terpapar varian Omicron diketahui belum menerima vaksinasi.

"Kabupaten/kota dengan vaksinasi dosis 1 umum dan lansia yang berada masih di bawah 50 persen menjadi prioritas dan pengawasan percepatan vaksinasi seperti wilayah Pamekasan, Bangkalan, Sumenep, dan lain-lain," ujar Koordinator PPKM Jawa-Bali itu.

Luhut mengatakan, percepatan vaksinasi diupayakan bersamaan dengan meluasnya varian Omicron. Di Indonesia, hingga Sabtu (8/1/2022), ada 414 kasus Omicron setelah sebelumnya bertambah 75 kasus.

Luhut juga mengakui bahwa belakangan terjadi tren peningkatan kasus Covid-19. Hal ini disebabkan karena banyaknya pelaku perjalanan luar negeri yang kembali ke Indonesia dengan membawa virus corona varian Omicron.

Pada 9 Januari misalnya, dari 393 kasus Covid-19 di Jakarta, hampir 300 kasus di antaranya disebabkan oleh para pelaku perjalanan dari luar negeri.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com