Survei Litbang Kompas: 2022 Pertaruhan Pemerintah Buktikan Kinerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas menyatakan, sebanyak 74 persen publik menilai tahun 2022 ini menjadi pertaruhan bagi pemerintah untuk membuktikan kinerjanya. Publik berharap agenda-agenda pemerintah tidak terganggu dengan perhelatan pemilu.

Adapun mayoritas responden, yaitu sebanyak 71,9 persen meyakini 2022 menjadi momentum awal tahun politik dengan dimulainya tahapan Pemilu Serentak 2024.

Berdasarkan survei, kekhawatiran yang paling banyak diungkapkan publik adalah terkait penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19.

Baca juga: Ganjil Genap 13 Ruas Jalan Jakarta Masih Berlaku Januari 2022, Simak Rinciannya

Hampir separuh responden survei, yaitu sebanyak 44,4 persen menyampaikan kekhawatiran soal ini.

Di tengah agenda politik jelang pemilu, publik khawatir perhatian pemerintah dalam menangani pandemi dan dampaknya bisa terganggu.

Selain itu, keamanan dan stabilitas politik dikhawatirkan rentan terganggu. Sebanyak 36,1 persen responden menyampaikan hal ini.

Kemudian, sebanyak 16,8 persen menyatakan kekhawatiran soal keterbelahan sosial yang semakin menguat menjelang pemilu.

Di tengah sejumlah kekhawatiran yang disampaikan responden terkait agenda pemilu yang akan berdampak pada kerja-kerja pemerintah, publik berharap pemerintah tetap fokus bekerja sesuai program kerjanya.

Terkait sejumlah pejabat dari pemerintah yang berpotensi memiliki agenda politik elektoral di pemilu 2024, muncul tiga kelompok responden yang meresponnya berbeda.

Kelompok pertama yaitu, mereka yang berharap pejabat negara tetap fokus bekerja tanpa memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pilpres. Ada 55,2 persen responden yang masuk dalam kelompok ini.

Harapan ini disampaikan tanpa mengurangi hak-hak politik, khususnya kepada pejabat negara yang berpotensi maju di perhelatan Pemilu 2024.

Kelompok kedua terdiri dari 24,5 persen responden yang cenderung tidak terlalu khawatir. Bagi kelompok responden ini, selama tidak melanggar ketentuan undang-undang, bekerja sebagai pejabat negara sekaligus melakukan sosialisasi untuk kepentingan pemilih sah-sah saja.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 2022 Dinilai Jadi Babak Awal Tahun Politik

Sementara itu, kelompok ketiga yang terdiri dari 18,2 persen responden berharap pejabat negara yang punya niat berkontestasi di Pemilu 2024 mengundurkan diri dari jabatannya agar kerja-kerja pemerintah tidak terganggu dengan kepentingan elektoral di pemilihan presiden nanti.

Survei dilakukan Litbang Kompas pada 20-22 Desember 2021. Ada 504 responden dari 34 provinsi yang diwawancara melalui telepon.

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas. Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan nirpencuplikan penelitian ± 4,37 persen.