Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator: Mayoritas Responden Tak Setuju Vaksinasi Booster

Kompas.com - 09/01/2022, 18:58 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas responden tak setuju dengan program vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau vaksinasi booster.

Hal ini menjadi temuan survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis Minggu (9/1/2022).

"Vaksin ketiga atau booster, 54,8 persen tidak setuju, 41 persen setuju. Jadi bahkan dikasih booster pun masyarakat lebih banyak yang tidak setuju ketimbang yang setuju," kata Direktur Eksekutif Indikator, Burhanudin Muhtadi, dalam konferensi pers daring, Minggu.

Survei tak merinci alasan responden tidak setuju pada program vaksinasi booster. Namun, survei merinci sosio demografi responden yang tak setuju pada program tersebut.

Baca juga: Menkes: Vaksin Booster Gratis atau Berbayar Akan Diputuskan Pekan Depan

Tercatat, responden perempuan lebih banyak tidak setuju pada program tersebut yakni 57,1 persen. Sedangkan responden laki-laki yang tak setuju sebesar 52,6 persen.

Dari segi usia, responden berusia 22-25 tahun paling banyak tidak setuju pada program vaksinasi booster yakni 61,8 persen, lalu responden 41-55 tahun sebesar 61,6 persen.

Kemudian, dari segi pendidikan, lulusan SMP yang paling banyak tak setuju pada vaksinasi booster yakni 65,2 persen, lalu lulusan SD sebanyak 56,6 persen, dan lulusan SLTA 50,8 persen.

Dari segi pekerjaan, wiraswasta dan pengusaha yang paling banyak tak setuju pada vaksinasi booster yakni 60,5 persen, kemudian ibu rumah tangga 59,6 persen, dan buruh kasar sebesar 53,6 persen.

Dari segi pendapatan, penduduk dengan pendapatan 1-2 juta yang paling banyak tidak setuju terhadap vaksinasi booster yakni 58,0 persen, lalu penduduk berpendapatan kurang dari 1 juta sebanyak 55,6 persen.

Baca juga: Survei Indikator: Prabowo Capres Terkuat, Ungguli Ganjar dan Anies

Adapun survei digelar selama 6-11 Desember 2021. Survei melibatkan 2.020 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Menggunakan metode wawancara tatap muka, survei ini memiliki margin of error sebesar 2,9 persen.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com