Menkes: Vaksin Booster Gratis atau Berbayar Akan Diputuskan Pekan Depan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah akan memutuskan mekanisme vaksinasi dosis ketiga atau booster vaksin dilaksanakan secara berbayar atau gratis pada pekan depan.

Ia mengatakan, hal tersebut akan diputuskan para menteri terkait bersama Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas (ratas).

"Itu (vaksin booster berbayar atau gratis) rencananya nanti akan diputuskan hari Senin depan oleh rapat kita," kata Budi dalam program acara Kompas TV "Satu Meja The Forum", Rabu (5/1/2022).

Baca juga: Vaksin Booster Mulai 12 Januari, Simak Harga dan Kriteria Penerimanya

Budi mengatakan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan vaksinasi booster diberikan untuk usia 18 tahun ke atas karena mampu meningkatkan level antibodi.

Ia mengatakan, jenis vaksin yang akan digunakan bisa bersifat homologus atau sejenis dengan dosis pertama dan dosis kedua dan heterologus atau jenis berbeda.

"Dia bisa satu dosis atau setengah dosis," ujar dia.

Budi mengatakan, saat ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau FDA Amerika Serikat sudah mengeluarkan kebijakan bahwa vaksin Moderna bisa diberikan sebagai booster vaksin dengan pemberian setengah dosis.

Baca juga: Disuntikkan Mulai 12 Januari, Siapa Saja yang Dapat Booster Vaksin Covid-19 Gratis?

Sementara itu, para tim peneliti di Indonesia bersama ITAGI sedang melakukan penelitian terkait vaksin Covid-19 untuk booster yang akan diumumkan pada 10 Januari mendatang.

"Karena kita sudah mulai 12 Januari untuk orang-orang yang sudah dua kali vaksin dan sudah 6 bulan karena hasil risetnya menunjukkan bahwa kenaikan titer yang paling tinggi itu terjadi kalau 6 bulan sesudah dosis kedua," tuturnya.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, jika nantinya hasil penelitian menunjukkan vaksin Pfizer bisa diberikan setengah dosis sebagai vaksin booster, maka stok vaksin yang akan diterima pemerintah mencukupi untuk vaksinasi dosis ketiga.

"Dan nanti mungkin, yang saya akan usulkan mungkin gratis tetapi keputusan di Presiden," ucap dia.