Pemerintah Diminta Buka Opsi Sekolah Online jika Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com- Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo meminta pemerintah untuk membuka kembali opsi bagi murid sekolah untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) jika terjadi lonjakan kasus Covid-19.

Hal ini disampaikan Rahmad merespons kebijakan pemerintah yang mewajibkan murid sekolah untuk mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, tidak lagi memberi opsi bagi orantuga yang ingin anaknya mengikuti PJJ.

"Kalau terjadi lonjakan mengkhawatirkan saya kira dinas setempat segera mengambil langkah untuk menghentikan sementara dan secara nasional bisa jadi opsi dibuka online kembali," kata Rahmad saat dihubungi, Rabu (5/1/2022).

Baca juga: IDI Sebut SKB 4 Menteri soal PTM 100 Persen Kurang Cocok Diterapkan Saat Ini

Rahmad mengatakan, pemerintah hendaknya menerapkan kebijakan tersebut secara dinamis sehingga ketentuan soal PTM terbatas yang wajib diikuti murid sekolah dapat diubah menyesuaikan kondisi.

Untuk itu, ia meminta pemerintah mencermati situasi dan kondisi kasus Covid-19, khususnya varian Omicron dari waktu ke waktu.

Politikus PDI-P itu mencontohkan, kasus Covid-19 di sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Inggris melonjak drastis akibat penyebaran varian Omicron.

"Kalau sesuatunya darurat atau suasananya mengharuskan untuk dilakukan satu online ya segera dilakukan online dengan mengubah keputusan maupun kebijakan," ujar Rahmad.

Demi mencegah munculnya klaster penularan Covid-19 dalam pelaksanaan PTM, Rahmad mendorong agar vaksinasi bagi anak usia sekolah terus digenjot.

Ia juga mengusulkan agar pihak sekolah melaksanakan tes acak supaya mereka yang terpapar Covid-19 dapat ditangani dengan cepat.

"Kita juga harus waspada dengan megnedukasi kepada masyarakat khussunya anak-anak kita yang akan melakukan tatap muka dengan menjaga protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat," kata Rahmad menambahkan.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Jumeri mengatakan mulai Januari 2022, semua satuan pendidikan pada wilayah PPKM level 1, 2 dan 3 wajib melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas.

Jumeri menjelaskan saat ini tidak ada daerah yang masuk ke dalam level merah atau level 4. Hampir semua daerah yang ada di berbagai wilayah Indonesia masuk ke dalam level dua dan level satu.

Baca juga: KPAI Minta Pemerintah Tinjau Ulang Penerapan PTM 100 Persen

“Sementara sisi persentase tenaga kependidikan yang sudah divaksinasi, data kami mencatat sebanyak 81 persen dari 4,5 juta atau sebanyak 3,606 juta tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sudah menerima vaksinasi. Bahkan 72 persen atau 3,26 juta di antaranya sudah menerima vaksinasi dosis 2,” kata Jumeri pada webinar Kesiapan Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Tahun 2022, Senin (3/1/2022).

Kemudian, pengaturan PTM terbatas tahun 2022 yang selanjutnya adalah terkait izin orangtua.

Ia mengatakan orangtua/wali peserta didik hanya dapat memilih PTM terbatas atau PJJ bagi anaknya sampai semester satu tahun ajaran 2021/2022 berakhir.