Soal PTM 100 Persen di Tengah Omicron, Epidemiolog: Pemerintah Kurang Sabar, Sombong Tak Berdasar

JAKARTA, KOMPAS.com - Mulai Januari 2022 ini, pemerintah mewajibkan semua satuan pendidikan melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Di beberapa wilayah, bahkan sudah diperkenankan PTM 100 persen setip hari.

Namun demikian, Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko mengatakan, keputusan pemerintah ini terlalu terburu-buru.

Sebab, saat ini, jumlah kasus Omicron di Indonesia terus bertambah. Sementara itu, cakupan vaksinasi hingga dosis kedua untuk usia anak sekolah masih rendah.

"(Pemerintah) kurang sabar, itu hanya sekadar menunjukkan ke dunia, tetapi jangan begitu. Sombong tak berdasar, artinya seharusnya proteksinya yang benar," ujar dia ketika dihubungi Kompas.com, Senin (3/1/2021).

Baca juga: Sekolah Tatap Muka Dimulai, Ini Daftar Aturan Lengkap 2022

Ia mengatakan, sekolah yang menrapkan PTM 100 persen harus bisa menjamin penerapan protokol kesehatan yang disiplin, terutama untuk sekolah dasar.

Sebab, anak usia sekolah dasar belum bisa dijamin mampu menerapkan protokol kesehatan ketat tanpa pengawasan.

"Kemudian untuk anak SMP itu masih tanggung, kalau SMA bisa lah. Jadi menurut saya, seharusnya, hari ini SMA saja, dan itu bila dia sudah vaksin dua dosis, baru kemudian SMP, dan SD," kata Tri Yunis.

Aturan soal PTM terbatas ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

SKB 4 Menteri tersebut ditandatangani Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin; Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian; Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim; dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 21 Desember 2021.

Lewat SKB, pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 bisa dilakukan secara tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh (PJJ). Orangtua berhak memutuskan untuk mengikuti tatap muka atau PJJ.

Baca juga: Aturan Lengkap Sekolah Tatap Muka dengan Kapasitas 100 Persen di Jakarta

Epidemiolog Griffit University Australia Dicky Budiman pun menilai, meski sekolah memang seharusnya dibuka, infrastruktur sekolah untuk menerapkan PTM juga harus dipastikan siap.

Misalnya saja, dengan kapasitas ruangan yang mampu menampung siswa 4 meter persegi perorang, sirkulasi dan ventilasi udara yang mencukupi, hingga syarat vaksinasi lengkap wajib baik untuk siswa dan staf sekolah.

"Kalau belum bisa dari sisi vaksinasi dan kesiapan kapasitasnya itu, yang 4 meter persegi itu, maka, ya, harus bertahap," ujar Dicky.

"Harus bertahap bagi yang belum vaksinasi ya online dulu, yang memang kapasitas belum mencukupi ya bisa buka opsi bergantian, atau kalau tidak ya di outdoor," kata dia.