Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Minta Pertamina Pertimbangkan 3 Hal Ini Sebelum Hapus Pertalite

Kompas.com - 30/12/2021, 16:22 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno meminta PT Pertamina (Persero) mempertimbangkan tiga hal sebelum menghapus atau menurunkan peredaran bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dari pasaran.

Pertama, Eddy mengatakan, pemerintah harus mempertimbangkan dampak penghapusan Pertalite terhadap situasi ekonomi masyarakat yang diterpa pandemi Covid-19.

"Kami berharap bahwa Pertamina secara bijak melihat kondisi perekonomian hari ini di mana masyarakat masih belum pulih dari pandemi Covid-19," kata Eddy dalam konferensi pers di Kantor DPP PAN, Jakarta, Kamis (30/12/2021).

Eddy menuturkan, dampak hilangnya Pertalite dari peredaran mesti diperhatikan karena hal itu dapat membebani masyarakat dengan biaya yang lebih tinggi.

Baca juga: Soal Penghapusan Premium dan Pertalite, Begini Kata Direktur Pertamina

Kedua, Eddy mengingatkan, masih banyak daerah yang hingga kini kesulitan mengakses BBM jenis Pertalite atau Premium, khususnya daerah yang masuk kategori 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

"Jangankan Premium, minyak tanah juga masih digunakan, sehingga hal itu harus diperhatikan," kata wakil ketua Komisi VII DPR tersebut.

Ketiga, ia juga mempertanyakan kecukupan suplai BBM jenis Pertamax jika Pertalite ditarik peredarannya.

Eddy tidak menampik bahwa perlu ada pergeseran konsumsi BBM dari yang beroktan rendah ke oktan tinggi karena penggunaan BBM dengan kadar oktan 88 atau setara dengan premium sudah jarang digunakan di banyak negara.

Ia pun menilai, selama dua tahun terakhir pengurangan perederan Premium dari pasaran telah membuahkan hasil yang signifikan tanpa menimbulkan gejolak.

Baca juga: Pertamina Pastikan Pertalite Tetap Dijual Tahun Depan

Namun, ia mengingatkan bahwa BBM Pertalite merupakan produk yang paling banyak dikonsumsi sehingga rencana pengurangannya pun harus dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan banyak hal.

"Tetapi 80 persen dari penjualan BBM Pertamina adalah Pertalite, sehingga kami sudah sampaikan kalau akan dilakukan penurinan volume kemudian pengurangan peredaran daripada Pertalite, tentu hal itu harus dikaji beberapa hal," ujar Eddy.

Diberitakan, pemerintah berencana untuk menghapuskan BBM jenis Premium dan Pertalite secara bertahap untuk mendorong penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan.

Meski demikian, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menegaskan, hingga saat ini tidak ada kebijakan penghapusan BBM jenis Pertalite. Artinya, Pertalite masih dipasarkan dan dapat dibeli masyarakat.

"Tidak ada ada kebijakan hari ini yang menghapuskan Pertalite. Pertalite masih ada di pasar, jadi silakan (dibeli)," ujar Nicke di Istana Wapres seperti dikutip dari Kanal Youtube Wakil Presiden RI, dikutip Rabu (29/12/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com