Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Pemerintah Diminta Edukasi Masyarakat tentang Lonjakan Kasus Omicron di Luar Negeri

Kompas.com - 30/12/2021, 13:45 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerban mengatakan, pihaknya meminta pemerintah agar memberikan edukasi kepada masyarakat terkait lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron di luar negeri.

Edukasi tersebut, kata dia, dinilai lebih efektif dibandingkan melarang warga negara Indonesia (WNI) untuk bepergian ke luar negeri.

"Akan lebih baik jika memberikan edukasi soal bepergian di dalam negeri jauh lebih baik karena kondisi Covid-19 di sini rendah. Sebaliknya, kondisi pandemi di luar negeri sedang tidak baik dan hal ini berisiko tinggi memaparkan Covid-19," ucap Zubairi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (29/12/2021).

Edukasi itu, lanjut dia, diharapkan dapat menyadarkan masyarakat, sehingga mereka bisa menghabiskan kegiatan selama akhir tahun di dalam negeri.

Baca juga: Apakah Kasus Pertama Omicron di Indonesia Merupakan Transmisi Lokal?

Sebagai langkah pencegahan lebih lanjut, Zubairi meminta pemerintah untuk memperbanyak pemeriksaan sampel Covid-19 menggunakan whole genome sequencing (WGS).

Pemeriksaan sampel tersebut dilakukan menyusul ditemukannya satu kasus Omicron dari transmisi lokal.

"Lakukan pemeriksaan tes polymerase chain reaction (PCR) kemudian dilanjutkan ke arah WGS. Hal ini untuk mendeteksi jika ada Omicron bisa diketahui jumlahnya berapa secara cepat," kata Zubairi.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pemerintah dapat memperlambat penyebaran varian Omicron.

Baca juga: Varian Omicron Bisa Kawin dengan Delta, Epidemiolog Ingatkan Bahayanya

Salah satu caranya dengan melakukan penelusuran kontak erat kasus pertama transmisi lokal minimal kepada 30 orang dari satu kasus terkonfirmasi tersebut.

"Contoh yang menurut saya bagus sekali waktu kemarin di Wisma Atlet ditemukan satu positif, tetapi dilakukan pemeriksaan lebih dari 2.000 orang. Itu bagus," ujar Zubairi.

Selain pemerintah, ia juga meminta masyarakat untuk memperketat protokol kesehatan (prokes) seperti mencuci tangan, menggunakan masker dan tidak berkerumun.

Aturan prokes tersebut diklaim lebih efektif apabila masyarakat menerapkan sesuai himbauan Satgas Penanganan Covid-19, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama (6M).

Baca juga: Wali Kota Jakarta Utara Bolehkan Nobar Final AFF 2020, asalkan Prokes Ketat

Tak hanya prokes, sebut Zubairi, masyarakat juga harus segera mendapatkan vaksinasi Covid-19 agar memiliki proteksi terhadap virus SARS-CoV-2.

"Sebagian besar vaksinasi sekarang belum dilakukan dua kali. Sekali lagi orang yang memiliki komorbid diabetes, darah tinggi, lupus, kanker human immunodeficiency virus (HIV) disarankan lebih cepat vaksinasi. Apabila ragu hubungi dokter yang merawat, tetapi vaksinasi ini dianjurkan," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengumumkan terdapat satu kasus Covid-19 varian Omicron dari transmisi lokal di Jakarta pada Selasa (28/12/2021).

Halaman:


Terkini Lainnya

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com