Epidemiolog Ingatkan Pemerintah Agar Tak Hanya Andalkan Vaksinasi untuk Hadapi Omicron

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog Griffith University Australia Dicky Budiman mengingatkan pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan vaksinasi Covid-19 sebagai satu-satunya jurus untuk menghadapi penyebaran virus corona varian Omicron.

Ia mengatakan, vaksinasi memang penting guna mengurangi kemungkinan gejala berat dan perawatan di rumah sakit apabila terpapar Covid-19.

Namun, jika hanya mengandalkan vaksinasi tanpa berupaya untuk mencegah penyebarannya dinilai berpotensi lebih berbahaya secara jangka panjang.

"Bicara Omicron ini harus direpsons dengan membatasi atau mencegah infeksi. Karena, kalau kita biarkan leluasa dengan varian Delta, ini akhirnya tidak terkendali," kata Dicky kepada Kompas.com, Rabu (29/12/2021).

"Walau gejalanya ringan, orang tidak perlu masuk rumah sakit, nanti bisa muncul rekombinan varian. (Varian Omicron dan Delta) kawin setelah menginfeksi satu orang yang sama, menghasilkan rekombinan baru, dan bahaya," jelasnya.

Baca juga: 68 Kasus Omicron di RI, Paling Banyak Pelaku Perjalanan dari Turki

Menurutnya, kekhawatiran ini cukup masuk akal. Ia memberi contoh, di Brasil, muncul rekombinan baru hasil kombinasi virus SARS-CoV-2 varian Delta dan Gamma.

Beberapa hari terakhir, muncul kabar burung soal adanya varian "Delmicron", kabar yang telah dinyatakan sebagai hoaks.

Namun, Dicky meyakini, kemungkinan munculnya "Delmicron" atau nama apa pun sebagai rekombinan varian Delta dan Omicron, bukan tidak mungkin terjadi jika penyebaran Omicron tidak dicegah.

"Tidak mesti lama-lama. Dalam hitungan 1-3 bulan pun bisa terjadi," kata dia.

"Delmicron itu hoaks, tapi kekhawatirannya nyata. Kemungkinan Delta dan Omicron kawin itu ya nyata, satu hal yang sangat realistis. Dan itu berbahaya kalau terjadi," jelas Dicky.

Hingga saat ini, Kementerian Kesehatan telah mengonfirmasi 68 temuan kasus Covid-19 akibat varian Omicron.

Mayoritas kasus disebut berasal dari mancanegara, meski sejumlah ahli menduga bahwa transmisi lokal sudah terjadi sejak bulan lalu.

Baca juga: Kemenkes: 21 Kasus Baru Varian Omicron Terdiri dari 16 WNI dan 5 WNA

Pemerintah saat ini memberlakukan sistem karantina selama 10 hari bagi pendatang dari mancanegara.

Namun, secara khusus, hanya 13 negara yang warganya dilarang masuk ke Indonesia, yakni Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, Britania Raya, Denmark, dan Norwegia.

Padahal, dari 47 kasus Omicron yang sejauh ini ditemukan pemerintah, banyak di antaranya terbukti berasal dari negara-negara selain 13 negara tadi, di antaranya Malaysia, Kenya, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, Malawi, Spanyol, Inggris, dan Turki.