Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saling Sindir Gerindra-Demokrat, dari Ketum Karbitan hingga soal Presidential Threshold

Kompas.com - 21/12/2021, 07:35 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra dan Demokrat saling sindir soal adanya oligarki di kedua partai tersebut.

Saling sindir ini bermula dari pernyataan Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad yang mengeklaim tidak ada oligarki di partainya saat ia menghadiri penutupan Kongres Tidar, organisasi sayap Gerindra, Minggu (19/12/2021).

Ketika itu, Dasco menyebutkan, terpilihnya Wakil Ketua Umum Gerindra Rahayu Saraswati sebagai ketua umum Tidar tidak didasari oleh adanya keistimewaan, meski ia merupakan anak salah satu pendiri Partai Gerindra yakni Hashim Djojohadikusumo.

"Di Gerindra itu tidak mengenal adanya oligarki, bahkan terhadap anak pendiri Gerindra pun tidak ada keistimewaan. Rahayu Saraswati yang saya dengar itu menampak dan mengikuti serta mengalami pendidikan yang berjenjang," ucap Dasco, seperti dilansir Tribunnews.com.

Baca juga: Demokrat Tanggapi Kritik soal Sikap Inkonsisten tentang Presidential Threshold: Politik Itu Dinamis

Dasco menuturkan, Rahayu yang merupakan keponakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memiliki rekam jejak panjang dalam berbagai aktivitas politik.

"Sudah pernah jadi anggota DPR, ketum sayap partai, sudah menjadi sayap partai Tidar dan Waketum partai besar. Jadi ini prestasi yang dibuat berjenjang, jadi bukan karena ada Pak Hasyim saya ngomong begini," ujar Dasco.

Wakil ketua DPR itu pun lantas membandingkan Gerindra dengan sejumlah partai politik lain dalam hal kaderisasi. Kendati demikian, ia tak menyebut secara pasti partai politik yang dimaksud.

"Jadi tidak seperti partai lain yang bapaknya mendirikan partai dan ketua umum partai, tiba-tiba anaknya langsung dikarbit," ujarnya.

Jawaban Demokrat

Meski Dasco tidak menyebutkan nama partai, tidak sedikit publik yang mengaitkan pernyataan itu dengan Partai Demokrat.

Seperti diketahui, ketua umum Partai Demokrat saat ini, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), merupakan anak sulung ketua umum Demokrat sebelumnya yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca juga: Klaim Gerindra Bukan Partai Oligarki, Dasco: Partai Lain Bapaknya Ketum, Anaknya Langsung Dikarbit

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra PutraDokumentasi Pribadi/Herzaky Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra

Menanggapi sindiran itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menuturkan, partainya tidak mengenal adanya sistem oligarki dan menjalankan demokrasi dengan baik.

Ia mengatakan, hal itu tecermin dari suksesi kepemimpinan di Partai Demokrat yang telah menghasilkan lima orang ketua umum selama 20 tahun partai tersebut berdiri.

"Demokrasi berjalan dengan sangat baik di Partai Demokrat. Kami tidak mengenal sistem oligarki di partai kami. Selama 20 puluh tahun berdiri, kami sudah melaksanakan lima kongres, dan kami sudah punya lima ketua umum," kata Herzaky saat dihubungi, Senin (20/12/2021).

Herzaky mengatakan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan ketua-ketua umum sebelumnya terpilih melalui proses yang demokratis dan konstitusional.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com