Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sederet Fakta Jalan Trans-Papua, Panjangnya 4 Kali Lipat Jarak Jakarta-Surabaya

Kompas.com - 20/12/2021, 08:06 WIB
Alsadad Rudi,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Trans-Papua merupakan salah satu proyek pembangunan jalan yang cukup monumental pada periode Reformasi ini.

Jalan ini membentang dari wilayah kepala burung di Wilayah Adat Domberai, Sorong, Papua Barat, sampai dengan Bumi Anim Ha di Merauke, Papua.

Jika ditotal, panjangnya mencapai sekitar 3.462 kilometer atau lebih dari empat kali lipat jarak Jakarta-Surabaya yang tercatat mencapai sekitar 800 kilometer.

Dilansir dari situs Setkab.go.id, Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar mengungkapkan, hingga September 2021 pembangunan Jalan Trans-Papua telah tembus sepanjang 3.446 kilometer.

Dari 3.446 kilometer, sepanjang 1.733 kilometer telah teraspal dan 1.712 kilometer sisanya belum teraspal.

Pembangunan Jalan Trans-Papua termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Baca juga: Hari Jalan 20 Desember dan Kisah di Baliknya...

Dikutip dari dokumen berjudul "Jalan di Indonesia: dari Sabang Sampai Merauke" yang disusun tim peneliti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jalan Trans-Papua dibangun bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dengan meningkatkan akses serta konektivitas antar wilayah sehingga dapat membuka daerah yang terisolasi.

Sebelum adanya jaringan jalan, koneksi antarwilayah di Papua harus mengandalkan transportasi udara yang berdampak terhadap mahalnya harga-harga kebutuhan pokok.

Jalan Trans Papua BaratDokumentasi Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Jalan Trans Papua Barat

Selain itu, pembangunan Trans-Papua juga diharapkan dapat mengurangi indeks kemahalan, mengurangi angka kemiskinan, dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.

Pada 2004, panjang jalan nasional di Papua tercatat hanya 2.303,16 km.

Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo menginisiasi pembangunan jalan Trans-Papua sepanjang 3.535 km itu pada tahun 2015. Total panjang itu terbagi di dua provinsi. Provinsi Papua sepanjang 2.465 km dan Papua Barat sepanjang 1.070 km.

"Kita harapkan dengan selesainya jalan-jalan Trans-Papua ini, mobilitas barang, mobilitas orang, pengiriman logistik, bisa lebih cepat lagi dan akhirnya menurunkan biaya-biaya logistik transportasi. Saya kira arahnya ke sana," kata Jokowi saat meninjau pengerjaan proyek Trans-Papua, Jumat (16/11/2018).

Baca juga: Peringati Hari Jalan Nasional, Ditjen Bina Marga Gelar Lomba Foto

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com